THE RESPONSIBILITY OF GOVERNMENT IN DEALING WITH THE PANDEMIC (A COMPARATIVE STUDY BETWEEN INDONESIA VS MALAYSIA FOR COVID-19 VACCINE PROCUREMENT AND COVID-19 CASES TRACING)

AUFA KIRANA NAFILATI, Dr. Mailinda Eka Y, S.H., LL.M

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Penelitian ini diusulkan untuk mengetahui pemenuhan tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19 dalam rangka pengadaan vaksin COVID-19 dan penelusuran kasus COVID-19 dibandingkan dengan pemerintah Malaysia. Penelitian hukum ini dilakukan dengan metode studi perbandingan, yaitu membandingkan dua sumber hukum di Indonesia dan Malaysia dengan pendekatan pencarian data, untuk mendapatkan hasil dari perbandingan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia masih berusaha meminimalkan penyebaran COVID-19 demi melindungi warganya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyediakan vaksin, baik dengan membeli vaksin yang diproduksi oleh negara lain maupun dengan memproduksi vaksin yang dibuat di dalam negeri. Vaksin COVID-19 menjadi harapan baru di tengah kekacauan dunia. Oleh karena itu, baik pemerintah Indonesia maupun Malaysia berupaya semaksimal mungkin mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk mempercepat penyediaan vaksinasi. Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran dari beberapa sumber yaitu APBN 2021, realokasi anggaran PC PEN 2020, refocusing dan realokasi belanja K/L, serta pagu anggaran Kementerian Kesehatan untuk pengadaan vaksin tahun 2020. Pemerintah Malaysia memutuskan untuk tidak menggunakan Belanjawan, tetapi menggunakan dana KWAN.

This research is proposed to know the fulfillment of Indonesian government’s responsibility in dealing with the COVID-19 pandemic in order to COVID-19 vaccine procurement and COVID-19 case tracing compare to Malaysian government. This legal research is carried out with a comparative study, which compares two legal sources from Indonesia and Malaysia with approaches to finding data, to get results from these comparisons. The results showed that Indonesia and Malaysia are still trying to minimize the spread of COVID-19 in order to protect their citizens. One of the efforts is to provide vaccines, either by buying vaccines produced by other countries or by producing vaccines made in the country. The COVID-19 vaccine is a new hope in the midst of world chaos. Therefore, both the Indonesian and Malaysian governments are making every effort to allocate a very large budget to accelerate the provision of vaccinations. Indonesian government allocates budgets from several sources, namely the 2021 State Budget, 2020 PC PEN budget reallocation, refocus and reallocation of K/L spending, as well as the Ministry of Health's budget ceiling for vaccine procurement in 2020. On the other hand, the Malaysian Government decided not to use Belanjawan, but to use KWAN funds.

Kata Kunci : State Responsibility, COVID-19, COVID-19 Vaccine Budget.