kebijakan formulasi dalam penanggulangan tindak pidana pencurian data bank (skimming)

RAHMANDA ORIANA, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H.,M. Hum.

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana skimming dalam kebijakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini (ius constitutum) dan di masa yang akan datang (ius constituendum). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier. Data primer yang diperoleh melalui mewawancarai narasumber, dan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Analisis penelitian ini secara sistematis yang diuraikan secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi undang-undang mengenai tindak pidana skimming yang berlaku saat ini belum sesuai dan memadai dengan merujuk kepada aturan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 362 tentang Pencurian (KUHP). Dalam UU ITE Sejauh ini aplikasi terhadap pelaku tindak pidana skimming yang mengacu pada aturan Pasal 30, isi pasal di dalamnya tidak memberikan pengertian yang komprehensif dengan berpedoman pada kedua aturan hukum tersebut. Hasil dari penelitian ini aturan hukum yang akan diformulasikan mengenai tindak pidana skimming yaitu mengenai perbuatan, sanksi, subjek hukum serta pertanggungjawaban pidana tindak pidana skimming yang akan dimasukkan ke dalam KUHP Pasal 362 tentang Pencurian.

This study aims to identify and analyze the regulation crime of skimming in the current criminal law policy in Indonesia (ius constitutum) and the future (ius constituendum). This research is normative legal research. The data used is secondary data obtained through library materials. Secondary data in this study were obtained from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This study analyzes systematically described by descriptive-analytic. The results of this study indicate that the implementation of the law regarding the crime of skimming currently in effect is not appropriate and adequate by referring to the legal rules regulated in Law Number 11 of 2008 and has been updated with Law Number 19 of 2016 concerning Information Technology. Electronics (UU ITE) and Article 362 on Theft (KUHP). In the ITE Law, so far, the application of the skimming criminal act which refers to the rule of Article 30, the contents of the article in it do not provide a comprehensive understanding based on the two legal rules. The results of this research are the legal rules that will be formulated regarding the crime of skimming, namely regarding the actions, sanctions, legal subjects, and criminal liability for the crime of skimming which will be included in Article 362 of the Criminal Code concerning Theft.

Kata Kunci : Kebijakan Formulasi, Penanggulangan, Tindak Pidana Skimming