Laporkan Masalah

PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PARIWISATA BERBASIS KOMUNITAS MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (Kasus: Pengembangan Kawasan Penyangga Pariwisata Jalur Bedah Menoreh)

BIMA SETYA NUGRAHA, Prof. Dr. Ari Hernawan, SH., M.Hum; Linda Yanti Sulistiawati, SH., M.Sc., Ph.D.

2021 | Disertasi | DOKTOR ILMU HUKUM

Pariwisata merupakan salah satu sektor industri yang penting dan mempunyai potensi serta peluang yang besar untuk dikembangkan. Pengembangan pariwisata saat ini lebih mengarah kepada pariwisata berbasis komunitas. Penelitian ini memfokuskan pada bentuk-bentuk perlindungan hukum pekerja pariwisata bebasis komunitas yang ada di lokasi pengembangan jalur penyangga wisata bedah menoreh. Penyusunan disertasi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pola perlindungan hukum bagi para pekerja pariwisata berbasis komunitas terhadap peraturan perundangan di Indonesia dalam pengembangan Jalur Penyangga Bedah Menoreh. Tujuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut: mengidentifikasi dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat pekerja berbasis komunitas yang berada di Kawasan tersebut belum terlidungi secara hukum; menganalisis dan mengkaji faktor-faktor tersebut mengapa bisa menghambat pelaksanaan perlindungan hukum dan mengkaji, mengevaluasi dan menyusun pola perlindungan hukum bagi pekerja berbasis komunitas dalam aspek pengupahan, asuransi, waktu kerja, umur, dan gender yang dapat mengakomodir serta menyelesaikan permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Analisis dilakukan dengan mensistematisir dan mendiskripsikan data yang diperoleh secara kronologi waktu dan bentuk perlindungan hukumnya sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan temuan dan analisis kajian disertasi ini, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang meyebabkan belum adanya perlindungan hukum bagi pekerja pariwisata berbasis komunitas. Faktor tersebut disebabkan oleh faktor SDM pariwisata sendiri, pengelola, kelembagaan, peran serta masyarakat, peran pemerintah dan pengawasan ketenagakerjaan yang belum berjalan maksimal. Sedangkan faktor penghambat yang menyebabkan pekerja belum terlindungi secara hukum adalah karena memang belum ada hukum yang melindungi pekerja pariwisata berbasis masyarakat yang mengatur secara eksplisit. Untuk pola pengaturan ke depan, peneliti menyimpulkan bahwa tidak perlu merubah tatanan aturan perundangan secara keseluruhan namun tetap ada yang perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi Daya Tarik Wisata berbasis komunitas ini yang tentunya berbeda dengan daya tarik wisata yang lain. Tantangan masa depan, dalam pengembangan daya tarik wisata berbasis komunitas, point pentingnya adalah pada awal pembentukannya yaitu dari berbagai aspek perlu disiapkan, dikaji dan dianalisis lebih detail situasi dan kondisi calon daya tarik wisata yang akan dikembangkan, agar pengembangan daya tarik wisata berbasis komunitas/masyarakat ini bisa berjalan maksimal dan tidak hanya seakan-akan menjadi euphoria semata.

One of the most vital industries with significant potential for development in Indonesia is the tourism industry. Current trend of the tourism industry development tends to lean towards Community-Based Tourism or CBT. Thus, the focus of this research is the legal protection of CBT workers at Bedah Menoreh Tourism Supporting Path development site. This dissertation aims to collate and analyze existing models of legal protection for CBT workers and compare them with Indonesian laws and regulations pertaining to Bedah Menoreh Tourism Supporting Path development. The following activities are conducted to achieve the aforementioned objective: identify inhibiting factors of legal protection for CBT workers; analyze and examine the root cause of these factors; compile and evaluate legal protection models for wages, insurance, hours of work, age and gender that could accommodate and provide solutions to problems based on Indonesian laws and regulations. This is an empirical normative research. Analysis was conducted through systematizing and defining acquired data chronologically and on the basis of forms of legal protection as stated in laws and regulations. Based on the findings and analysis of this dissertation, it could be concluded that several factors caused the absence of legal protection of CBT workers. These factors are derived from non-optimal human capital, management, institutions, community involvement, government participation and labor supervision. Meanwhile, the inhibiting factor that causes workers to not be legally protected is because there is no law that protects community-based tourism workers that regulate it explicitly. The researcher concludes that, for future models, no amendment is required for all laws and regulations. Nevertheless, certain changes are essential relative to the condition of this unique CBT Tourist Attraction. Future challenges for the development of CBT lie on its establishment. Certain elements including in-depth preparation, research and analysis of prospective tourist attraction�s conditions are essential. This is to prevent non-optimal CBT tourist attraction development and meaningless euphoria.

Kata Kunci : legal protection, workers, community-based tourism, Bedah Menoreh Supporting Road

  1. S3-2021-405240-abstract.pdf  
  2. S3-2021-405240-bibliography.pdf  
  3. S3-2021-405240-tableofcontent.pdf  
  4. S3-2021-405240-title.pdf