Japan Under Pressure: Analyzing the Decision-Making Process of Endorsing Quality Infrastructure Investment in the Vision of FOIP

HANDONO EGA P, Dra. Siti Daulah Khoiriati, MA.

2021 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Sejak berdirinya Visi Jepang terhadap Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka pada tahun 2016, Jepang mennyoroti kepentingan dalam mendorong investasi infrastruktur berkualitas sebagai salah satu kebijakan untuk merealisasikan Visi Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka (FOIP). Visi FOIP menggarisbawahi kepentingan dalam menjaga supremasi hukum, kebebasan dalam bernavigasi dan komtmen teradap stabilitas dan perdamaian. Pendekatan Jepang dalam mepromosikan investasi infrastruktur berkualitas dikatalisasi dengan terbentuknya Kemitraan untuk Infrastruktur Berkualitas (PQI). Walaupun terdapatnya konotasi dalam mepromosikan infrastuktur pada agenda FOIP, Jepang diketahui memiliki minat komersial dalam pelaksanaan pembantuan bangunan yang berorientasi pada infrastruktur. Sedangkan, FOIP menyoroti kepentingan dalam membangun arsitektur strategis. Timbullah pertanyaan pada rasionalisasi Jepang dalam mempromosikan investasi infrastruktur berkualitas dalam kebijakannya yang berkaitan dengan FOIP. Skripsi ini lalu memetakan proses pembuatan desisi pada arikulasi kebijakan bantuan luar negri Jepang yang bersangkutan dengan FOIP, yakni politik birokrat sangatlah tercermin pada sistem tiga kementrian yang ada pada proses pembuatan desisi. Skripsi ini akan menggunakan teorem "Gaiatsu" sebagai cara dalam menganalisa dorongan yang terdapat pada kementingan briokrat kementrian untuk mempromosikan penggunaan infrastruktur berkualitas pada kebijakan bantuan internasional Jepang.

Since the inception of Japan's Free and Open Indo-Pacific Strategy in 2016, Japan has highlighted the need to promote quality infrastructure investments as one of its policies in realizing a Free and Open Indo-Pacific (FOIP) Vision. The FOIP Vision underlines the paramount importance of upholding the rue of law, freedom of navigation and commitment to peace and stability. Japan's approach in promoting quality infrastructure investment is further catalyzed through the establishment of Partnership for Quality Infrastructure (PQI). Despite of the connotation in promoting infrastructure in its FOIP Strategy, Japan is renowned for its commercial-bounded interest in its infrastructure-oriented development assistance. Whereas, FOIP highlights the need in establishing a strategic architecture. It comes to question behind Japan's rationale in promoting quality infrastructure investments in its policy concerning FOIP. This thesis then maps the decision-making process in the articulation of Japan's foreign aid policy concerning FOIP, in which bureaucratic politics is ever-present within the three-ministerial system in Japan's foreign aid decision-making process. This thesis will repurposed the use of the Gaiatsu theorem in means of analyzing the impetus behind each ministerial bureaucrat's interests in promoting quality infrastructure in its foreign aid policy.

Kata Kunci : Free and Open Indo-Pacific Vision, Decision-making Process, PQI, Gaiatsu, Japanese Bureaucracy.