Advokasi Hak Penghayat Kepercayaan di Indonesia oleh Yayasan Satunama

NABILA PUTRI S, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, M.P.P.

2021 | Skripsi | S1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Penghayat kepercayaan mengalami ketidakadilan, mulai dari diskriminasi, stigma sosial, dan kebijakan negara yang diskriminatif akibat pengosongan kolom agama pada identitas kependudukan yang kemudian berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak dasar penghayat sebagai warga negara khususnya dalam pelayanan publik. Dari ketidakadilan dan masalah eksklusi tersebut, upaya intervensi untuk melakukan perubahan kebijakan perlu dilakukan melalui kegiatan advokasi. Dalam kegiatannya, tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan peran LSM untuk mendampingi penghayat sebagai korban kebijakan. Penelitian ini akan membahas mengenai advokasi hak penghayat kepercayaan yang dilakukan oleh Yayasan Satunama dan bertujuan untuk mengetahui proses dan strategi advokasi, serta peran Satunama dalam kegiatan advokasi judicial review UU Administrasi Kependudukan yang menghasilkan putusan MK mengenai pencantuman kepercayaan pada identitas kependudukan. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis kegiatan advokasi sebagai best practice, sementara pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan wawancara dengan Satunama sehingga penelitian akan mengarah pada persepsi Satunama dalam melakukan kegiatan advokasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses advokasi oleh Satunama melewati tujuh tahap, yaitu memahami sistem kebijakan publik, memilih isu strategis, merancang sasaran dan taktik, membangun opini dan fakta, menggalang sekutu dan pendukung, mengajukan konsep tanding, serta memantau dan menilai gerakan. Proses ini cenderung menggunakan strategi lobby dan public hearing melalui audiensi, konsolidasi, dan diskusi, serta strategi litigasi melalui persidangan judicial review. Ditinjau dengan konsep new public service, dari peran Satunama dapat dilihat bahwa LSM memiliki peran penting untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan terhadap terciptanya kebijakan yang inklusif. Pasca hasil advokasi, implementasi putusan MK belum dilakukan secara serempak di setiap daerah sehingga hal ini perlu ditindaklanjuti bersama terkait pengawalan implementasi hasil putusan dari pemerintah, masyarakat, maupun penghayat itu sendiri.

Indigenous faiths people had experiences of injustice, starting from discrimination, social stigma, and discriminatory state policies due to the emptying of the religious column on population identity which then has implications for the non-fulfillment of the basic rights as citizens, especially in public services. From these injustices and exclusion problems, intervention efforts to make policy changes need to be conducted through advocacy activities. In its activities, it cannot be separated from the involvement of the role of NGOs to assist indigenous faiths people as victims of this policy. This study will discuss about the advocacy of the rights of faiths people that executed by Satunama and aims to determine the process and strategy of advocacy, as well as the role of Satunama in advocacy activities for judicial review of the Population Administration Law which resulted Constitutional Court's decision on the inclusion of trust in population identity. The research method uses a qualitative method with a case study approach to analyze advocacy activities as best practices, while data collection is carried out through literature studies and interviews with Satunama so that the research will lead to Satunama's perception in executing advocacy activities. The results show that the advocacy process by Satunama was did in seven stages, starting from understanding the public policy system, choosing strategic issues, designing targets and tactics, building opinions and facts, gathering allies and supporters, proposing a counter concept, also monitoring and assessing the movement. This process tends to use a lobbying and public hearing strategy through audience, consolidation, and discussion, as well as a litigation strategy through a judicial review trial. In terms of the new public service concept, from Satunama's role, it can be seen that NGOs have an important role to be involved in decisions making to create inclusive policies. After the advocacy results, the implementation of Constitutional Court's decision has not been done simultaneously in every region so this needs to be followed up together related to escorting the implementation of the decision results from the government, the community, and faiths people themselves.

Kata Kunci : Advokasi, Penghayat Kepercayaan, Judicial Review, LSM