Laporkan Masalah

Analisis Regulasi Pengelolaan Ekosistem Gambut dalam Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia

RAFIE MOHAMMAD, Ahmad Maryudi, Andita Aulia Pratama

2021 | Skripsi | S1 KEHUTANAN

Peran penting gambut dalam siklus karbon, tata air, dan konservasi keanekaragaman hayati menjadikan gambut sebagai bagian penting dari upaya mitigasi perubahan iklim Indonesia melalui NDC. Karena itu, regulasi terkait pengelolaan ekosistem gambut menjadi penting untuk mengelola sumber daya gambut Indonesia yang besar dan berkontribusi positif bagi mitigasi perubahan iklim. Studi ini mengidentifikasi dan menganalisis regulasi-regulasi terkait pengelolaan ekosistem gambut dari berbagai kementerian/lembaga pemerintah tingkat pusat dan hubungannya dengan upaya mitigasi perubahan iklim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan berbasis pada sumber data sekunder, hasil wawancara, dan observasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Kementerian LHK dan ATR/BPN menjadi K/L dominan dalam regulasi-regulasi terkait pengelolaan ekosistem gambut, sementara Kementerian Pertanian, PUPR, ESDM, dan BRGM tidak memiliki pengaruh signifikan dalam kaitannya dengan regulasi terkait pengelolaan ekosistem gambut. Studi ini juga menemukan 21 regulasi yang terkait dengan 6 kategori kegiatan yang tercakup dalam pengelolaan ekosistem gambut, yaitu perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan sanksi administratif. Secara umum, regulasi terkait pengelolaan ekosistem gambut mengarah kepada pengelolaan ekosistem gambut yang terencana, peningkatan tata kelola air dan karhutla, restorasi ekosistem, dan pencadangan ekosistem gambut. Regulasi-regulasi terkait pengelolaan ekosistem gambut ini dinilai sudah relatif komprehensif, terstruktur, selaras, dan terakomodasi dalam kebijakan mitigasi perubahan iklim. Beberapa temuan yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan regulasi pengelolaan ekosistem gambut yaitu mengenai ambiguitas aturan, penyelarasan pengelolaan ekosistem gambut dan mitigasi perubahan iklim yang kurang menyeluruh, dan terpusatnya mandat pengelolaan ekosistem gambut pada Kementerian LHK dan Kementerian ATR/BPN.

The notable roles of peatland on the carbon cycle, water management, and biodiversity make peatland become an important part of climate change mitigation in Indonesia through NDC. Therefore, regulation of peat ecosystem management (PEM) is important to manage Indonesia's large peat resource and positively contribute to climate change mitigation. This study identifies and describes PEM-related regulations from central government ministries and/or agencies (M/A) and their relation to climate change mitigation. This study uses a qualitative approach that's based on secondary data sources, interview, and observation results. MoEF and MoAASP/NLA appear to be the dominant M/A in terms of PEM-related regulations. Meanwhile, MoA, MoPWPH, MoEMR, and PMRA are also in charge, but don't significantly affect PEPM-related regulations. 21 regulations were found to be related with 6 action categories of PEM, i.e. planning, utilization, control, maintenance, supervision, and administrative sanction. Generally, PEM-related regulations lead to planned PEM efforts, improvement of water and forest and land fire governance, ecosystem restoration, and peatland ecosystem backup. Those PEM-related regulations are relatively comprehensive, structured, harmonic, and accommodated in climate change mitigation policy. Some findings that need to be noticed in PEM regulation improvement are about rule ambiguity, PEM and climate change mitigation harmonization that is not fully comprehensive yet, and PEM mandate that centralized on MoEF and MoAASP/NLA.

Kata Kunci : ekosistem gambut, regulasi, pengelolaan, mitigasi perubahan iklim, kementerian/lembaga

  1. S1-2021-409343-abstract.pdf  
  2. S1-2021-409343-bibliography.pdf  
  3. S1-2021-409343-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2021-409343-title.pdf