Upaya Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Peradilan Inabsensiaupsi

BRILLIANTONY DWI P H, Dr. Supriyadi S.H., M.Hum.

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum peradilan inabsensia dalam putusan pengadilan terkait pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi serta menganalisis relevansi penerapan peradilan inabsensia terhadap upaya pengembalian kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang didukung oleh wawancara semi terstruktur dengan responden dan narasumber yang sesuai dengan topik penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut: Pertama, peradilan inabsensia dilaksanakan dengan tujuan untuk menyelamatkan kekayaan negara melalui pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Salah satu instrumen yang digunakan dalam pengembalian aset adalah dengan melakukan tindakan berupa penyitaan dan perampasan sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU PTPK. Penerapan peradilan inabsensia dalam perkara tindak pidana korupsi tidak terlepas dari proses peradilan tindak pidana pada umumnya yang meliputi penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan. Kedua, peradilan inabsensia dianggap efektif dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana korupsi dikarenakan (1) penyelesaian prkaranya lebih cepat dan Jaksa dapat mengejar harta kekayaan negara, (2) putusan peradilan inabsensia merupakan sarana yang sah untuk menyelamatkan kerugian negara, sehingga pengembalian kerugian negara dapat direalisasikan, (3) mempercepat proses peradilan, (4) memudahkan dilakukannya penyitaan sepanjang aset-aset terdakwa jelas status kepemilikannya, serta (5) dapat mengefektifkan upaya penyelamatan kekayaan negara. Namun, dalam penerapannya masih belum optimal.

The present research has the objectives: firstly, to gain a deep understanding of the application of law from in absentia trial in court decisions related to the assets recovery due to corruption and to analyze the relevance of the in absentia trial to the optimization of assets recovery due to corruption cases. This research used a normative approach method, supported by semi-structured interviews with resource persons according to the research topic to gain primary data and a normative research method to earn secondary data in literature review. Then those results are qualitatively analyzed using descriptive. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded as follows: first, the purpose of in absentia trials is saving the state assets through assets recovery due to corruption cases. One of the instruments used in the return of assets is to take actions in the form of confiscation as regulated in KUHAP and UU TPK. the application of in absentia trials in corruption cases cannot be separated from criminal justice procces in general which includes investigation, prosecution and court examination. Second, in absentia trials is effective in efforts to return the assets from corruption cases that have been taken by corruptor because (1) the settlement of cases is faster and the prosecutor can pursue state assets, (2) the court decision of in absentia trials is a legitimate means to save state assets, so that the return of state assets can be realiced, (3) accelerate the judicial process, (4) facilitate confiscation as long as the defendant's assets have clear ownership status, and (5) can streamline efforts to save state assets.

Kata Kunci : Pemulihan Kerugian Negara, Peradilan Inabsensia, Tindak Pidana Korupsi.