Politik Embeddedness Kebijakan Industrial Energi Terbarukan Angin di Cina

KUMALA KARTIKA H, Dr. Maharani Hapsari, MA

2021 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Industri energi terbarukan angin di Cina dikembangkan tidak hanya mengatasi problematika lingkungan namun lebih daripada itu untuk memenuhi tujuan ekonomi dan geopolitik. Dalam upaya untuk mengembangkan dan mempromosikan industri energi angin agar dapat bersaing dengan energi fosil, pemerintah menggunakan kebijakan industrial untuk menentukan target, memandu, dan merangsang pertumbuhan industri energi angin. Alih-alih hanya berfokus pada dominasi pemerintah dalam kebijakan industrial energi angin di Cina, penelitian ini akan melihat bagaimana politik embeddedness dalam struktur birokrasi yang fragmented authoritarianism menunjukkan keterlibatan aktor-aktor pendukung dalam berbagai interaksi politik yang kompleks untuk mencapai kepentingan mereka. Dengan demikian, penelitian ini berargumen bahwa kelompok kepentingan energi angin membangun politik embeddedness untuk mencapai kepentingan politik dan ekonomi serta menghadapi tantangan kompetisi perdagangan baik di level domestik maupun internasional melalui a) lobbying dan negosiasi dengan berbagai aktor kepentingan dan b) membangun aliansi saling menguntungkan yang sifatnya pragmatis dan temporal.

The development of the Chinese renewable wind energy industry was not only to solve climate and environmental issues but furthermore to accomplish economic and geopolitical interests. As a means to develop and promote the wind energy industry in order to compete with the fossil energy industry, the Chinese government used the industrial policy as a means to set the target, guide, and stimulate the growth of the wind energy industry. Rather than only focusing on the prominent role of the Chinese government in the implementation of industrial policy in the Chinese wind energy industry, this research will analyze how the political embeddedness in the fragmented authoritarianism bureaucratic structure shows the involvement of interest actors in complex political interactions to achieve their interests. Therefore, this research argues that wind energy interest groups built political embeddedness to achieve political and economic interest and to face the challenge of trade competition, both at the domestic and international stage through a) conducting lobby and negotiation with various interest actors and b) building mutually beneficial alliances which are pragmatic and temporal in nature.

Kata Kunci : Industri Energi Angin, Kebijakan Industrial, Politik Embeddedness, Fragmented Authoritarianism, Lobbying, Kepentingan/Wind Energy Industry, Industrial Policy, Political Embeddedness, Fragmented Authoritarianism, Lobbying, Interests