Laporkan Masalah

KEEFEKTIVAN PENYEBARAN INFORMASI HUKUM OLEH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT: STUDI KASUS RUSUNAMI BANDAR KEMAYORAN

YUDHISTIRA ADI N, IGAM Wardana, S.H., LL.M., Ph.D

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Dewasa ini Pemerintah sedang gencar melakukan pembangunan di berbagai sektor. Hal tersebut sebagai bentuk perbaikan terhadap kualitas hidup masyarakat Indonesia yang saat ini dianggap telah tertinggal dari negara-negara tetangga. Singapura, misalnya, sejak tahun 1955 telah didirikan Lembaga Central Provident Fund (CPF) yang bertujuan sebagai lembaga yang mobilisasi/pengumpul dana masyarakat dari para pekerja dan pemberi kerja yang menjadi member anggota dari lembaga CPF dan Penyaluran Pinjaman/Bantuan yang meliputi program bantuan untuk pensiunan, asuransi kesehatan, tabungan perumahan, dan kesejahteraan pekerja. Pendirian Lembaga dimaksud terbukti berdampak positif dalam perkembangan penyelenggaraan perumahan di Singapura. Menghadapi persaingan antar negara untuk mensejahterakan penduduknya yang bermuara pada pendapatan negara maka perlu cara yang sesuai dan berkesinambungan terhadap masyarakatnya agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat menjadi jawaban terhadap permasalahan dalam mensejahterakan rakyatnya. Di bidang perumahan khususnya, pemerintah mengembangkan program perumahan yang diberi nama Sejuta Rumah Untuk Rakyat yang merupakan target pembangunan satu juta unit rumah dalam kurun waktu satu tahun, diharapkan dengan adanya target dimaksud dapat menurunkan angka backlog perumahan yang semakin tahun semakin tinggi. Tanpa disadari perubahan kebijakan pemerintah dengan menerbitkan program sejuta rumah untuk rakyat memberikan dampak perubahan sosial pula pada masyarakat. Perubahan ini mencakup perubahan pola kerja pengembang perumahan, pola kerja perbankan selaku penyalur kredit maupun perubahan pola kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi target dari program ini. Oleh karena itu, diangkatnya tema dimaksud dengan tujuan untuk melakukan penelitian terhadap kondisi penyebaran informasi yang telah dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Lembaga Pemerintah yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sekaligus memberikan masukan terhadap penyempurnaan penyebaran informasi publik di bidang perumahan agar dapat memberikan rasa aman kepada konsumen bidang pembiayaan perumahan. Dari penelitian dimaksud ditemukan bahwa secara garis besar Kementerian PUPR telah melakukan kegiatan penyebaran informasi hukum melalui sosialisasi secara langsung dan tidak langsung maupun melalui penyebaran brosur. Terkait ketentuan kewajiban mitra kerja Kementerian PUPR pun sudah diatur dalam Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama penyaluran KPR Bersubsidi, namun hal tersebut ternyata belum cukup untuk dapat memberikan informasi hukum secara lengkap kepada konsumen perumahan yang dibuktikan masih belum memenuhi kriteria efektifitas tinggi dalam memahami seluk beluk dari pembiayaan perumahan. Maka dari itu, dilakukan kajian terhadap hal-hal yang dapat meningkatkan informasi hukum yang disampaikan secara estafet dapat diterima dengan sempurna oleh konsumen sehingga konsumen dapat mengetahui secara pasti mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen dan kepada pihak mana harus mengadukan permasalahan.

Today the Government is actively carrying out development in various sectors. This is a form of improvement to the quality of life of Indonesians who are currently considered to have lagged behind neighboring countries. Singapore, for example, since 1955 has established the Central Provident Fund (CPF) which aims to be an institution that mobilizes /collects public funds from workers and employers who are members of CPF institutions and Lending/Assistance programs that include assistance programs for retirees, health insurance, housing savings, and worker welfare. Facing competition between countries to prosper its citizens that boils down to state revenues, it needs an appropriate and sustainable way for its people so that the policies issued by the government can be the answer to problems in the welfare of its people. In the field of housing in particular, the government developed a housing program called A Million Houses For The People which is the target of building one million housing units within a year, it is expected that the target can lower the number of housing backlogs that are getting higher and higher. Unwittingly the change in government policy by issuing a program of a million houses for the people to give the impact of social change also on the community. These changes include changes in the working patterns of housing developers, banking work patterns as credit providers as well as changes in the life patterns of low-income people who are the target of this program. Therefore, the appointment of the theme is intended to conduct research on the condition of dissemination of information that has been conducted by the Ministry of Public Works and Public Housing as a Government Institution responsible for the implementation of housing and residential areas as well as provide input on the improvement of the dissemination of public information in the field of housing in order to provide a sense of security to consumers in the field of housing financing. From the research, it was found that in general the Ministry of PUPR has conducted legal information dissemination activities through direct and indirect socialization or through the dissemination of brochures. Related to the terms of the obligations of partners of the Ministry of PUPR has also been stipulated in the Joint Agreement and Cooperation Agreement on the distribution of subsidized mortgages, but it was not enough to be able to provide complete legal information to housing consumers who are proven to still not meet the criteria of high effectiveness in understanding the ins and outs of housing financing. Therefore, a review of things that can improve the legal information submitted in relay can be perfectly accepted by consumers so that consumers can know for sure about the rights and obligations as consumers and to which parties should complain about the problem.

Kata Kunci : informasi hukum, perumahan, pembiayaan perumahan

  1. S2-2021-448201-abstract.pdf  
  2. S2-2021-448201-bibliography.pdf  
  3. S2-2021-448201-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2021-448201-title.pdf