Kebijakan Hukum Pidana mengenai Penetapan Sanksi Tindakan Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

FADIL AULIA, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis formulasi mengenai sanksi tindakan terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup, mengetahui dan menganalisis kebijakan aplikasi melalui putusan hakim mengenai sanksi tindakan terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup, serta menganalisis dan merumuskan prospek formulasi mengenai sanksi tindakan terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup di masa mendatang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menggunakan data sekunder dan didukung data primer. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data primer diperoleh dengan wawancara. Proses analisis data menggunakan metode pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif dan perskriptif. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan : Pertama, formulasi mengenai sanksi tindakan terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup yang terdapat dalam Pasal 119 dan Pasal 120 UU No.32 Tahun 2009 masih mempunyai kelemahan dari segi perumusan sifat sanksi tindakan, kualifikasi sanksi tindakan, penempatan sanksi tindakan bentuk sanksi tindakan dan pelaksanaan sanksi tindakan. Kedua, kebijakan aplikasi melalui mengenai sanksi tindakan terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup menempatkan sanksi tindakan sebagai pidana tambahan. Hal tersebut merupakan dampak dari pada kelemahan formulasi yang ada. Ketiga, kebijakan formulasi mengenai sanksi tindakan terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup di masa mendatang harus memperbaiki rumusan mengenai sifat sanksi tindakan, kualifikasi sanksi tindakan, penempatan sanksi tindakan, bentuk sanksi tindakan dan pelaksanaan sanksi tindakan.

This study aims to find out and analyze the formulation of action sanctions against corporations in environmental crimes, find out and analyze application policies through judges' decisions regarding sanctions for actions against corporations in environmental crimes, as well as analyze and formulate prospects for formulations regarding sanctions against corporations in environmental crimes in the future. This research is a normative legal research, which uses secondary data and is supported by primary data. The secondary data used consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Primary data obtained by interview. The data analysis process uses a legal approach, a case approach and a conceptual approach. Data analysis was carried out qualitatively and described descriptively and prescriptive. The results of the research that have been carried out by the author can be concluded: First, the formulation of action sanctions against corporations in environmental crimes contained in Article 119 and Article 120 of Law No.32 of 2009 still has weaknesses in terms of the formulation of the nature of action sanctions, qualifications action, the placement of action sanctions in the form of action sanctions and the implementation of action sanctions. Second, the application policy regarding action sanctions against corporations in environmental crimes places action sanctions as additional penalties. This is the impact of the weakness of the existing formulation. Third, the formulation policy regarding action sanctions against corporations in environmental crimes in the future must improve the formulation regarding the nature of action sanctions, qualifications for action sanctions, placement of action sanctions, forms of action sanctions and implementation of action sanctions.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Sanksi Tindakan, Korporasi, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana