DAMPAK DEMONOPOLISASI PT.KAI (PERSERO) DAN PT.PELINDO (PERSERO) TERHADAP PERSAINGAN USAHA JASA PERKERETAAPIAN DAN JASA KEPELABUHANAN

PUTU SAMAWATI, Prof. Dr. M. Hawin, S.H.,LL.M.,Ph.D.; Prof. Dr. Sulistiowati, S.H.,M.Hum.

2021 | Disertasi | DOKTOR ILMU HUKUM

Demonopolisasi PT.KAI (Persero) dan PT.Pelindo (Persero) merupakan kebijakan yang diambil pemerintah yang tidak sesuai dengan Pasal 51 Undang-undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU-LPMPUTS). Hak monopoli yang diberikan Pasal 51 dicabut dengan diberlakukannya Undang-undang No.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Undang-undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Demonopolisasi kedua BUMN tersebut pada intinya bertujuan untuk menciptakan persaingan dalam pengusahaan perkeretaapian dan kepelabuhanan. Hal yang patut diperhatikan apabila persaingan tercipta maka peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap cabang-cabang produksi penting bagi negara dan cabang-cabang yang menguasai hajat hidup orang banyak akan berkurang. Ada 3 permasalahan yang dibahas dalam disertasi ini yaitu Mengapa demonopolisasi PT.KAI (Persero) dan PT.Pelindo (Persero) diperlukan dalam persaingan usaha perkeretaapian dan jasa kepelabuhanan?, Apakah dampak dari demonopolisasi bagi PT.KAI (Persero) dan PT.Pelindo (Persero) khususnya terhadap persaingan dalam pengusahaan perkeretaapian dan kepelabuhanan?, dan Bagaimanakah hukum persaingan usaha dapat digunakan untuk meminimalisasi dampak negatif dari demonopolisasi PT.KAI (Persero) dan PT.Pelindo (Persero) dalam Pengusahaan Perkeretaapian dan Kepelabuhanan?. Ketiga permasahan ini dibahas dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan studi literasi, analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, filosofis, perbandingan hukum, dan analisis ekonomi terhadap hukum, dengan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara induktif. Hasil temuan berupa dekonstruksi Pasal 51 UU-LPMPUTS berupa pengaturan hak istimewa BUMN dalam memonopoli kegiatan usaha yang berkaitan dengan cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sekaligus konsepsi pengaturan sektoral yang dapat meningkatkan daya saing pengusahaan jasa perkeretaapian dan jasa kepelabuhan sesuai dengan tuntutan pasar global dan peningkatan pembangunan melalui investasi. Hasil luaran disusun dalam bentuk buku teks dan publikasi pada jurnal ilmiah terakreditasi.

Demonopolization of PT. KAI (Persero) and PT. Pelindo (Persero) is taken by the government that is not in accordance with Article 51 of Law No.5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Act-PMPUBC). The monopoly right granted by Article 51 is revoked with the enactment of Law No.23 of 2007 concerning Railways and Law No.17 of 2008 concerning Shipping. The demonstration of the two State-Owned Enterprises (SOEs) was basically aimed at creating competition in railway and port business. It should be noted that if competition is created, the role of the state in providing protection to important production for the state and sector that control the lives of the people will decrease. There are 3 problems discussed in this dissertation, namely Why is the demonopolization of PT. KAI (Persero) and PT. Pelindo (Persero) needed in the business competition of railways and port services? What is the impact of demonopolization for PT KAI (Persero) and PT. Pelindo (Persero) especially on competition in railway and port business ?, and How can competition law be used to minimize the negative impact of the demonopolization of PT. KAI (Persero) and PT. Pelindo (Persero) in Railway and Port Business ?. These three problems were discussed using the normative juridical method with literacy studies. The analysis was carried out by using a statutory, philosophical, comparative legal approach, and an economic analysis of law, with inductive conclusions. The result are in the form of a deconstruction of Article 51 of Act-PMPUBC, which is SOEs privilege arrangements in monopolizing business activities related to important production for the state and controlling the livelihoods of many people, as well as the conception of sectoral arrangements that can increase the competitiveness of railway services and port services in accordance with the demands of the global market and increased development through investment. The outputs are compiled in the form of textbooks and publications in accredited journals.

Kata Kunci : Demonopolization, State Owned Enterprises, Railway Services, Port Services