IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA DAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN)

WIWID WIJIYO MUKTI, Dina Natasari, S.E., M.Si., Ak., CA.

2021 | Tugas Akhir | D3 AKUNTANSI

Implementasi transaksi nontunai mulai diterapkan secara bertahap di Kabupaten Tuban pada awal tahun 2018 dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Tuban Nomor 9 Tahun 2018. Penerapan transaksi nontunai diharapkan dapat mewujudkan prinsip good governance dalam pelaksanaan belanja dan pendapatan pemerintah daerah. BPPKAD Kabupaten Tuban melakukan transaksi nontunai menggunakan alat pembayaran berupa cek dan internet banking yang bekerja sama dengan Bank Jatim. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui prosedur pembayaran dan penerimaan secara nontunai, mengetahui kendala yang muncul dalam pelaksanaan transaksi nontunai, dan mengetahui pengaruh implementasi transaksi nontunai terhadap perwujudan prinsip good governance dalam pelaksanaan belanja dan pendapatan daerah di BPPKAD Kabupaten Tuban. Peneliti menggunakan metode penelitian berupa wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Peneliti menggunakan data primer dari hasil wawancara dan observasi serta data sekunder dari studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan transaksi atas belanja dan pendapatan daerah di BPPKAD Kabupaten Tuban sebagian besar sudah menggunakan transaksi nontunai. Transaksi tunai masih digunakan untuk transaksi dengan nominal kecil. Implementasi transaksi nontunai memberikan pengaruh baik dan meningkatkan perwujudan prinsip good governance terutama prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas, serta profesionalitas.

The implementation of non-cash transactions began to be implemented gradually in Tuban in early 2018 with the issuance of the Tuban Regent Regulation Number 9 of 2018. The implementation of non-cash transactions is expected to realize the principles of good governance in the implementation of regional government spending and revenue. BPPKAD Tuban conducts non-cash transactions using payment instruments in the form of checks and internet banking in collaboration with Bank Jatim. The purpose of this study is to determine the procedures for non-cash payments and receipts, to determine the obstacles that arise in the implementation of non-cash transactions, and to determine the effect of the implementation of non-cash transactions on the realization of the principles of good governance in the implementation of regional expenditure and revenue at BPPKAD Tuban. Researchers used research methods in the form of interviews, observation, and literature study. Researchers used primary data from interviews and observations as well as secondary data from literature studies. The results showed that transactions on regional expenditures and revenues in BPPKAD Tuban have mostly used non-cash transactions. Cash transactions are still used for small nominal transactions. The implementation of non-cash transactions has a good effect and increases the realization of the principles of good governance, especially the principles of accountability, transparency, efficiency and effectiveness, and professionalism.

Kata Kunci : belanja, BPPKAD, good governance, implementasi, kendala, nontunai, pemerintah daerah, pendapatan