PENGATURAN JUSTICE COLLABORATOR SEBAGAI PERSYARATAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

DENI HAMDANI, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak ada istilah justice collaborator, melainkan narapidana yang bersedia membongkar kasus pidana dalam perkaranya narapidana tersebut untuk menemukan kemungkinan pelaku lainya. Namun, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2011 yang dimaksud justice collaborator adalah seorang pelaku yang bekerjasama dalam membongkar tindak pidana yang dilakukannya namun pelaku tersebut bukan merupakan pelaku utama. Begitu juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 ayat 2, Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Sehingga yang dimaksud justice collaborator dalam penelitian ini adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 pasal 43 A ayat 1 huruf a yaitu Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan Justice Collaborator sebagai syarat pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi apabila ditinjau dari perspektif tujuan pemasyarakatan dan untuk mengetahui bagaimanakah upaya demi terwujudnya hak pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi dimasa mendatang. Penelitian mengenai Pengaturan Justice Collaborator Sebagai Persyaratan Pembebasan ini merupakan penelitian hukum normatif. Bahan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan sekunder (kepustakaan) yang didukung dengan bahan primer yaitu berupa hasil wawancara dengan narasumber sebagai pendukung. Data yang telah dikumpulkan dari penelitian kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian bahwa, pengaturan persyaratan Justice Collaborator terhadap pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif tujuan pemasyarakatan dapat menghambat proses pemasyarakatan. Perlakuan terhadap pembinaan narapidana korupsi harus mengedepankan sistem punishment reward. Kata kunci : justice collaborator, pembebasan bersyarat, narapidana, korupsi

Government Regulation No. 99 of 2012 does not term justice collaborator, but inmates who are willing to dismantle criminal cases in the case of the inmate to find other possible perpetrators. However, in the Circular letter of the Supreme Court of The Republic of Indonesia No. 4 of 2011, the justice collaborator is an offender who cooperates in dismantling the crimes committed but the perpetrator is not the main perpetrator. Similarly, in the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims article 10 paragraph 2, A witness who is also a suspect in the same case cannot be acquitted of criminal charges if he is found legally proven and convincingly guilty, but his testimony can be taken into consideration by the judge in lightening the criminal to be dropped. So that the justice collaborator in this study is as stipulated in Government Regulation No. 99 of 2012 article 43 A paragraph 1 letter a that is Willing to cooperate with law enforcement to help dismantle criminal cases committed. The purpose of this study is to find out the setting of Justice Collaborator as a condition of parole for inmates of corruption crimes when reviewed from the perspective of the purpose of correctional and to know how efforts to realize the parole rights of inmates of corruption crimes in the future This research is a normative legal research. The research material that will be used in this study is secondary material (literature) supported by primary material that is in the form of interviews with speakers as supporters. The data collected from the literature research will be analyzed qualitatively by descriptive method. The results of the study that, setting the requirements of Justice Collaborator on parole for inmates of corruption crimes reviewed from the perspective of the purpose of correctional can impede the correctional process. The treatment of corrupt inmates must put forward a reward punishment system. Keywords : justice collaborator, parole, convict, corruption

Kata Kunci : ustice collaborator, pembebasan bersyarat, narapidana, korupsi