ANALISIS PENETAPAN HARTA BERSAMA PADA PERMOHONAN BERISTRI LEBIH DARI SEORANG (Studi Putusan Pengadilan Agama dalam Menerapkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas & Administrasi Peradilan Agama)

THOGU AHMAD SIREGAR, Dr. Destri Budi Nugraheni, S.H., M.SI.

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

INTISARI Permohonan beristri lebih dari seorang menurut Buku II MA harus digabungkan dengan penetapan harta bersama dari perkawinan sebelumnya. Apabila suami tidak menggabungkan permohonannya, istri dapat mengajukan rekonvensi (gugat balik). Apabila suami tidak menggabungkan penetapan harta bersama dan istri tidak mengajukan rekonvensi maka hakim harus menyatakan permohonan tidak diterima (NO) . Tujuan penelitian ini menganalisis terkait implementasi penetapan harta bersama dalam permohonan suami untuk beristri lebih dari seorang, mengetahui dan menganalisis adanya penetapan suami beristri dari seorang tanpa penetapan harta bersama, dan meninjau penetapan harta bersama perkawinan pertama pada permohonan beristri lebih dari seorang dilihat dari asas kepastian hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian hukum ini berupa data sekunder, data primer, dan didukung dengan wawancara narasumber. Penulisan dari penelitian hukum ini adalah bersifat deskriptif dan analisis data dalam penelitian hukum ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa hakim di lingkungan Peradilan Agama belum seragam dalam memutuskan kasus permohonan beristri lebih dari seorang. Alasan hakim memutuskan permohonan beristri lebih dari seorang tanpa penetapan harta bersama ialah sebagian hakim berpandangan bahwa tidak menetapkan harta bersama jika para pihak merasa adil untuk tidak ditetapkan, adanya kesepakatan terlebih dahulu dari para pihak dalam hal menetapkan harta bersama, dan para pihak dapat membuktikan belum memiliki harta bersama dengan istri pertama selama perkawinan berlasung. Penetapan harta bersama dalam permohonan beristri lebih dari seorang dalam Buku II MA mengandung nilai kepastian hukum karena adanya kejelasan atas harta bersama yang telah ditetapkan pada saat suami mengajukan permohonan beristri lebih dari seorang.

ABSTRACT The application for having more than one wife according to Book II of the Supreme Court must be combined with the determination of joint property from previous marriages. If the husband did not combine his application, the wife can file a counterclaim. If the husband did not combine the determination of the joint property and the wife did not file a counterclaim, the judge must declare the application as not accepted. The purpose of this study is to analyze the implementation of joint property determination in a husband's application to have more than one wife, to find out and analyze the existence of a husband-and-wife determination from one person without joint property determination, and to review the determination of the first marriage joint property in an application seen from the principle of legal certainty. This research is a normative legal research. In normative legal research used in this legal research in the form of secondary data, primary data, and supported by interviews with sources. The writing of this legal research is descriptive in nature and the data analysis in this legal research uses qualitative methods. Based on the results of the study, judges in the Religious Courts have not been uniform in deciding cases of applications for having more than one wife. The reason the judge decides on the application to have more than one wife without the determination of joint property is that some judges are of the view that it is not appropriate to determine joint property if the parties feel it is fair not to be stipulated, there is prior agreement from the parties in determining joint property, and the parties can prove that they do not have a joint property. joint property with the first wife during the marriage. The determination of joint property in the application to have more than one wife in Book II of the Supreme Court contains the value of legal certainty because there is clarity on the joint property that has been determined when the husband submits the application to have more than one wife.

Kata Kunci : Beristri Lebih Dari Seorang, Harta Bersama, Kepastian Hukum./Having More Than One Wife, Joint Assets, Legal Certainty.