Laporkan Masalah

Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

RIA RESTU WIKANSARI, Dr. Supriyadi, S.H., M.H.

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan dan kendala dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi Narapidana Perempuan tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIB Yogyakarta. Dari hasil penelitian lapangan tersebut, lebih lanjut Penelitian ini mengkaji dan merumuskan politik hukum pidana dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi Narapidana Perempuan tindak pidana narkotika di masa mendatang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan sifat deskriptif. Dari sisi normatif data yang digunakan adalah data sekumder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sementara dari sisi empiris data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari penelitian lapangan. Adapun teknik pengumpulan data secara normatif melalui studi kepustakaan dan wawancara narasumber, sementara secara empiris melalui wawancara responden, pengisian daftar pertanyaan responden, dan dokumantasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif kemudian diuraikan secara deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan bagi Narapidana Perempuan tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta belum maksimal dikarenakan terdapat kendala dalam setiap tahap pelayanan kesehatan, yakni pada awal masuk, selama berada di Lembaga Pemasyarakatan dan menjelang bebas dari Lembaga Pemasyarakatan yang berkaitan dengan belum terpenuhinya standar minimal sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan, terbatasnya jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan mental/jiwa yang belum diselenggarakan secara rutin oleh tenaga kesehatan di bidang tersebut, pelayanan khusus reproduksi yang belum diakses oleh semua Narapidana Perempuan, dan belum terselenggaranya rehabilitasi narkotika khusus perempuan baik didalam maupun diluar Lembaga Pemasyarakatan. Perumusan politik hukum pidana dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi Narapidana Perempuan tindak pidana narkotika di masa mendatang dapat dilakukan pada tahap formulasi pada tatanan hukum pelaksanaan pidana dengan menggunakan pendekatan gender sebagai tatanan ideal sebagaimana ketentuan dalam konvensi internasional yang berdasarkan prinsip non-diskriminasi dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan.

This research is indeed to identify, describe and analyze the implementation and the constraints in fulfillment of the right to health for women prisoners of narcotics crime in the Class IIB Yogyakarta Women's Correctional Institution. From the results of the field research, this research further examines and formulates the criminal politics in the fulfillment of the right to health for women prisoners of narcotics crime in the future. This research is an empirical normative legal research with descriptive type. From the normative side, the data used is secondary data, which consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, while from the empirical side the data used are primary data derived from field research. The techniques for collecting data normatively through library research and interview interviewees, while empirically through interview respondents, filling out a list of respondents' questions, and documentation. The data analysis method used is a qualitative method that is described in a descriptive-qualitative manner. Based on the results of the research, it can be concluded that the implementation of the fulfillment of the right to health for women prisoners of narcotics crime in the Women's Correctional Institution Class IIB Yogyakarta has not been maximized because there are constraints in each stage of health services, that is at the beginning of admission, while in the Correctional Institution and before being released from Correctional Institution that related to the non-fulfillment of minimum standards for supporting health care facilities and infrastructure, limited number and competence of health workers, mental health services that have not been carried out routinely by health workers in the field, reproductive special services that have not been accessed by all women prisoners and the implementation of narcotics rehabilitation specifically for women, both inside and outside the Correctional Institution. The formulation of criminal politics in the fulfillment of the right to health for women prisoners of narcotics crime in the future can be carried out at the formulation stage in the legal order for criminal implementation by using a gender approach as an ideal order as certainty in international conventions that based on the principle of non-discrimination while taking into account the purpose of punishment.

Kata Kunci : Right to Health, Prisoners, Female, Narcotics, Politics

  1. S2-2021-448125-abstract.pdf  
  2. S2-2021-448125-bibliography.pdf  
  3. S2-2021-448125-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2021-448125-title.pdf