PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH PADA MASYARAKAT ADAT KATOBENGKE MELALUI PERADILAN ADAT DAN PERADILAN NEGARA

IRWAN, Dr. Rikardo Simarmata, S.H

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: pertama, mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hak atas tanah pada Masyarakat Adat Katobengke melalui peradilan adat dan/atau peradilan negara; kedua, mengenai sikap para pihak dan kepatuhannya terhadap putusan yang peradilan adat; dan ketiga, mengenai alasan-alasan yang mendorong para pihak memilih peradilan adat dan/atau peradilan negara dalam menyelesaikan sengketa hak atas tanah. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Betoambari Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dara primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Adapun hasil dari penelitian ini secara singkat adalah mekanisme penyelesaian sengketa hak atas tanah masyarakat adat Katobengke melalui peradilan adat adalah pengajuan permohonan secara lisan oleh penggugat kepada peradilan adat melalui parabela; disampaikan kepada tergugat oleh wati; penentuan hari penyelesaian; proses penyelesaian; dan pengambilan keputusan. Sementara mekanisme penyelesaian sengketa hak atas tanah masyarakat adat Katobengke melalui peradilan negara adalah sebagaimana pada umumnya, hal yang membedakan adalah pertimbangan terhadap putusan dan keberadaan peradilan adat. Sikap dan kepatuhan masyarakat adat Katobengke terhadap putusan peradilan adat terbagi menjadi dua yaitu sikap menerima (patuh) dan sikap tidak menerima (tidak patuh). Alasan masyarakat memilih peradilan adat Adanya keterikatan dengan peradilan adat; proses yang terbuka dan dilandasi nilai adat; Letak peradilan adat yang dekat; Keterbatasan akses terhadap peradilan negara; Biaya ringan dan mekanisme yang mudahk; trend dan doktrin; serta Citra buruk peradilan negara. Sementara alasan memilih peradilan negara sengketa adanya perseptif peradilan adat tidak dapat mengakomodir dengan baik hak dan kepentingan; adanya anggapan peradilan adat tidak dapat menyelesaikan sengketa yang kompleks; perkembangan pendidikan di bidang hukum; pengaruh budaya hukum positif.

This research is shown to answer the problems in this study, namely first regarding the mechanism for resolving land rights disputes in the Katobengke Indigenous Community through customary courts and/or state courts. Second, regarding the attitudes of the parties and their complience with the decisions of the customary court and third, regarding the reasons thaht encourage the parties tho choose the customary court and/or state court in resolving dispute over land rights. This research is located in Betoambari District, Baubau City, Southeast Sulawesi Province. The data used in this study consisted of primary and secondary data. Primary data in this study were collected through interviews, namely conversations with a specific purpose. The results of this research are: Briefly, the mechanism for resolving land rights disputes of the Katobengke customary community through customary courts is the submission of a verbal application by the plaintiff to the customary court through defenders; delivered to the defendant by Wati; determination of the completion day; process of completion; and making of decision. While the mechanism for resolving land rights disputes of the Katobengke customary community through state courts are as in general, the difference is the consideration of decisions and the existence of customary courts. The attitude and obedience of the Katobengke customary community to the decision of the customary court is divided into two, namely the attitude of acceptance (obey) and the attitude of not acceptance (not obey). The reason why the community chooses customary courts are; there is an attachment to customary courts; an open process based on customary values; the location of the customary court is near; limited access to state courts; low cost and easy mechanism; trends and doctrines; and the bad image of the state court. Meanwhile, the reason for choosing a disputed state court are; there is a perception that customary courts cannot accommodate rights and interests properly; there is an opinion that customary courts cannot resolve complex disputes; development of education in the field of law; positive legal culture influence.

Kata Kunci : Sengketa Hak Atas Tanah, Peradilan Adat, Peradilan Negara