Laporkan Masalah

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LESSOR TERHADAP OBJEK PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI (FINANCE LEASE) YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR (ILLEGAL LOGGING)

OLIVIA NIA WULANDARI, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis secara hukum status hak kepemilikan objek perjanjian sewa guna usaha denga hak opsi yang dirampas oleh negara sebagai barang bukti dalam tindak pidana illegal logging yang dilakukan oleh lessee; dan (2) mengetahui dan melakukan tinjauan yuridis kritis mengenai perlindungan hukum dan berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh lessor selaku kreditur beritikad baik terhadap pemenuhan hak-haknya berdasarkan perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi dalam hal objek perjanjian sewa guna usaha tersebut dirampas untuk negara sebagai barang bukti dalam tindak pidana illegal logging. Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan wawancara dengan para narasumber yang dianalisis dengan cara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, Majelis Hakim adalah satu-satunya pihak yang berwenang untuk menetapkan status hak kepemilikan terhadap objek perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi yang menjadi barang bukti dalam tindak pidana illegal logging, yaitu dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada lessor/perusahaan pembiayaan. Dalam hal putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap menjatuhkan amar agar alat angkut tersebut dirampas untuk Negara, maka secara hukum beralih hak kepemilikannya menjadi hak milik negara. Kedua, terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum yang secara konkret diberikan bagi lessor untuk memperoleh pemenuhan hak-haknya berdasarkan perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi, yaitu melalui perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap jaksa untuk memperoleh kembali hak kepemilikan atas objek perjanjian sewa guna usaha dan/atau mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap lessee untuk menuntut pembayaran ganti kerugian atas kesalahan lessee dalam melaksanakan klausul perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi.

The purposes of this research are: (1) to determine and to provide legal analysis on the status of ownership rights of the object of the finance lease agreement which was confiscated by the state as evidence in criminal action of illegal logging as committed by the lessee; and (2) to determine and conduct the critical legal review against the legal protection and various legal actions that can be pursued by the lessor as the creditor in good faith to fulfill its rights based on the finance lease agreement in the event the object of such agreement is confiscated by the state for evidence in the criminal action of illegal logging. This research is normative descriptive legal research. The data being used are primary and secondary data as obtained from literary study and interviews which were analyzed with qualitative method. The results of the research and discussion in this study are as follows: First, the Panel of Judges is the only party who has the right to determine the ownership rights status of the object of finance lease agreement which becomes evidence in a criminal action of illegal logging, which is confiscated by the state or returned to the lessor/finance company. In a court decision with permanent legal force to issue an order that the means of transportation be confiscated by the State, then legally the ownership rights are transferred from the finance company to become the state property. Second, there are two forms of legal protection that are provided for the lessor to obtain the fulfillment of its rights based on the finance lease agreement, (1) an extraordinary legal remedy (derden verzet) towards the Prosecutor to reclaim his ownership rights of the lease object and/or (2) to file for Breach of Contract Lawsuit towards the lessee to claim for indemnification of their failure in carrying out the finance lease agreement.

Kata Kunci : sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease), perjanjian sewa guna usaha, alat angkut, dirampas untuk negara, pembalakan liar

  1. S2-2021-437246-abstract.pdf  
  2. S2-2021-437246-bibliography.pdf  
  3. S2-2021-437246-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2021-437246-title.pdf