PENYELESAIAN SENGKETA ANTI-DUMPING EKSPOR KERTAS A4 ANTARA INDONESIA DENGAN AUSTRALIA (STUDI PERBANDINGAN DENGAN KASUS AFRIKA SELATAN, KOREA SELATAN, DAN JEPANG)

RADEN MAS TRY ANANTO, Irna Nurhayati, S.H., M.Hum, LL.M., Ph.D.

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa anti-dumping ekspor A4 antara Indonesia dengan Australia. Kedua, memahami dan menganalisis bagaimana WTO menginterpretasikan makna dari 'Particular Market Situation' (PMS) dari kasus sengketa. Ketiga, mengkaji dan menganalisis perbedaan proses penyelesaian sengketa Indonesia- Australia dengan sengketa Indonesia melawan Afrika Selatan, Korea Selatan dan Jepang atas produk ekspor serupa. Metode penelitian ini terdiri dari sifat penelitian yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu pengumpulan data melalui bahan hukum primer dan sekunder. Peneliti ini akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Penilitian ini disisi lain juga menggunakan pendekatan perbandingan sebagai salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan satu kasus dengan kasus lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Kebijakan Australia mengenakan BMAD terhadap produk Kertas A4 asal Indonesia, telah melanggar Pasal 2.2 dan 2.2.1.1 Perjanjian Anti-dumping WTO. Kedua, WTO menginterpretasikan makna dari PMS dari kasus ini berdasarkan prinsip-prinsip internasional yang terdapat pada Pasal 31 ayat (1) VCLT. Panel menentukan bahwa tidak ada elemen atau batasan terkait dengan intervensi pemerintah. Hal tersebut dikarenakan intervensi pemerintah tidak secara otomatis diterjemahkan secara negatif, karena tidak ada batasan kapan dan bagaimana intervensi pemerintah dapat dianggap berbahaya bagi pasar yang berdampak. Ketiga, hal yang membedakan dari kasus sengketa Indonesia-Australia dengan Korea Selatan, Afrika Selatan dan Jepang ialah ketentuan pelanggaran Pasal. Penulis menyarankan agar PMS dapat ditentukan oleh WTO, untuk menentukan sejauh mana jangkauannya, dan jenis intervensi pasar dan / atau perubahan apa yang dianggap termasuk dalam kategori tersebut.

The author's purpose in conducting this research is first, to determine the WTO dispute settlement for anti-dumping measures on A4 export between Indonesia and Australia. Second, understand and analyze how the WTO interprets the meaning of 'Particular Market Situation' of a dispute case. Third, review and analyze differences in the dispute settlement process between Indonesia and Australia to the dispute between Indonesia and South Africa, South Korea, and Japan over similar export products. This research method consists of the nature of research, namely normative juridical legal research. This type of research is library research. Data collection techniques used are data collected through primary and secondary legal materials. This researcher will be analyzed using qualitative methods. This study, on the other hand, also uses a comparative approach as one of the methods used in normative research to compare one case to another. The results showed that first, the Australian policy to impose BMAD on A4 paper products from Indonesia has violated articles 2.2 and 2.2.1.1 of the WTO Anti- dumping Agreement. Second, the WTO interprets the meaning of PMS in this case based on the international principles contained in Article 31 paragraph (1) of the VCLT. The Panel determined that there were no elements or limitations associated with government intervention. This is because government intervention is not automatically translated negatively, as there is no limit to when and how government intervention can be deemed harmful to the impacting market. Third, what distinguishes the dispute between Indonesia and Australia with South Korea, South Africa, and Japan is the provision of article violations. The authors suggest that the PMS can be determined by the WTO, to determine the extent of its reach, and what types of market interventions and/or changes are considered to fall into that category.

Kata Kunci : Anti-Dumping, Particular Market Situation, Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional, WTO