Laporkan Masalah

SKEMA GOING CONCERN (MELANJUTKAN USAHA) SETELAH JATUH PUTUSAN PAILIT (STUDI PENETAPAN HAKIM PENGAWAS NO. 03/HP/X/2017-55/PDT.SUS/PKPU/2017/ PN.NIAGA.JKT.PST JO. PUTUSAN PAILIT NO. 55/PDT/SUS/PKPU/2017/PN. NIAGA JKT PST)

TITIS BARAN, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

INTISARI oleh: Titis Baran dan Tata Wijayanta Penelitian ini bertujuan, pertama, untuk mengetahui dan mengkaji ketentuan dan tata cara dalam skema going concern setelah jatuh putusan pailit dalam Penetapan Hakim Pengawas No. 03/HP/X/2017-55/Pdt.Sus/PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Kedua, untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor penyebab tata cara dalam skema going concern membutuhkan penetapan hakim pengawas. Ketiga, untuk mengetahui dan mengkaji peraturan jangka waktu going concern dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan didukung wawancara dengan narasumber terkait dengan studi kasus. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang dikuatkan dengan melakukan penelitian terhadap data primer yang berasal dari wawancara dengan narasumber. Cara dan alat pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode dokumentasi dengan alat studi dokumen, sedangkan wawancara dilakukan dengan semi terstruktur terhadap narasumber. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pertama,terdapat kesesuaian antara tata cara dalam skema going concern setelah jatuh putusan pailit dalam Penetapan Hakim Pengawas No. 03/HP/X/2017-55/Pdt.Sus/PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan peraturan yang berlaku, yakni : (1) pertimbangan Kurator ketika mengajukan permohonan going concern ke hakim pengawas; dan (2) langkah Kurator dalam mengatasi hal-hal yang menjadi hambatan dalam penyelesaian utang debitor pailit. Adapun ketidaksesuaian pelaksanaan going concern, yaitu: (1) ketidakpatuhan Kurator dalam menyampaikan laporan berkala; dan (2) Kurator tidak mengadakan rapat kreditor terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk mengakhiri going concern. Kedua, faktor-faktor penyebab tata cara dalam skema going concern butuh penetapan hakim pengawas adalah: (1) untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh kurator pada saat going concern; (2) sebagai legalitas; dan (3) sebagai perlindungan hukum bagi Kurator. Ketiga, jangka waktu going concern dalam peraturan perundang-undangan masih belum ada pengaturannya namun terdapat beberapa solusi yang dapat ditempuh untuk mengatur jangka waktu going concern, yakni: (1) memuat jangka waktu going concern dalam usulan going concern; dan (2) menentukan jangka waktu going concern menggunakan balance-sheet insolvency test.

ABSTRACT by: Titis Baran1 dan Tata Wijayanta2 The present research has the objectives: firstly, to analyze the conformity in the stipulations and procedure after bankruptcy verdict number no. 03/HP/X/2017-55/PDT.SUS/PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst dated 16 October 2017. Secondly, to analyze the factors that cause going concern procedure requires supervisory judge verdict. Thirdly, to analyze going concern time frame according to the laws and stipulations. This legal research used empirical normative approach method, supported by interview result related the case verdict. The secondary data sources were employed as the main data, and supported by the interviewee. Secondary data collection and method were done using documentation method with document study tools, whilst the semi-structured interview was conducted to the respondents. The data analysis was done qualitatively. The results are: firstly, there are conformity between going concern procedure after bankruptcy verdict number no. 03/HP/X/2017-55/PDT.SUS/PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst dated 16 October 2017 and the laws, as follows: (1) Curator considerations when proposing going concern; and (2) curator moves to overcome the obstacles of debtor debts settling. There is also an unconformity, as follows: (1) Curators non compliance in submitting periodic reports; and (2) Curators did not held a creditors meeting before decided to end going concern. Secondly, the factors that cause going concern procedure requires supervisory judge verdict, as follows: (1) to prevent abuse of authority by Curators in going concern procedure; (2) as legality; and (3) as a legal protection for Curators. Thirdly, there is still no rules regarding time frame of the going concern procedure, however there are several other ways to determine going concern time frame, as follows: (1) proposing a going concern time frame in the going concern proposal; and (2) determine the time frame of the going concern using balance-sheet insolvency test.

Kata Kunci : Kepailitan ; Going Concern

  1. S2-2021-448191-abstract.pdf  
  2. S2-2021-448191-bibliography.pdf  
  3. S2-2021-448191-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2021-448191-title.pdf