PENGEMBANGAN DAN VALIDASI PENGUKURAN BAURAN KEBIJAKAN INOVASI PADA KONTEKS PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA

EDWIN ROMMEL, Amin Wibowo, M.B.A., Ph.D.; Prof. Nurul Indarti, Sivilekonom., Cand.Merc., Ph.D.; Ely Susanto, M.B.A., Ph.D.

2021 | Disertasi | DOKTOR ILMU MANAJEMEN

Bauran Kebijakan Inovasi (BKI) merupakan re-konseptualisasi bauran kebijakan yang menekankan interaksi beragam kebijakan dan aktor dalam proses inovasi. Sesuai tuntutan inovasi dalam reformasi birokrasi, penelitian ini mengembangkan dan menguji reliabilitas dimensi dan indikator BKI pada konteks pemerintahan daerah di Indonesia dengan analisis di level organisasi perangkat daerah (OPD). Penelitian ini menggunakan metode campuran berdasarkan teori ketergantungan sumber daya untuk peninjauan lingkungan sesuai dengan sistem pemerintahan dan kebijakan yang berlaku. 45 butir kuesioner diidentifikasi melalui kajian literatur, regulasi, wawancara semi-terstruktur, dan penilaian ahli yang digunakan dalam survei daring dengan 360 ASN provinsi, kabupaten, dan kota. Hasil analisis faktor eksploratori menunjukkan pengelompokan lima dimensi BKI yang saling berkorelasi sesuai spesifikasi konstruk, yaitu konsistensi tujuan inovasi (KTI; tingkat kesesuaian tujuan inovasi dengan beragam kebijakan strategik di otoritas yang lebih tinggi), perilaku politis positif (PPP; tingkat perilaku otoritas politik yang mempromosikan tujuan kolektif dalam proses inovasi), integrasi antar-OPD (IAO; tingkat integrasi proses inovasi secara horizontal), urgensi aktor politis (UAP; tingkat inovasi menjadi penting dan mendesak bagi otoritas politik), dan kelengkapan pembuatan keputusan (KPK; tingkat pembuatan keputusan inovasi secara rasional dan komprehensif). Hasil ini juga mengkonfirmasi manifestasi dukungan politis pada konteks demokrasi dengan berorientasi proses (PPP) dan hasil (UAP). Untuk menguji reliabilitas ukuran multidimensi, analisis bi-faktor digunakan untuk menjelaskan struktur pengukuran dan mengidentifikasi tujuh butir kuesioner yang dieliminasi berbasis penjelasan konseptual dan kontekstual. Pengukuran BKI dan kelima dimensinya (38 butir kuesioner; OmegaH = 0,87; OmegaT = 0,97; ECV = 0,67) diharapkan menjadi landasan yang kuat untuk studi konfirmatori dan hubungan dengan variabel eksternal menuju konsep BKI yang matang.

Innovation Policy Mix (IPM) are the re-conceptualization of the policy mix highlighting the interaction of different policies and actors in the innovation process. Following innovation pressures in bureaucratic reform, this study develops and tests the reliability of dimensions and items of IPM measurements in the context of regional government in Indonesia at the agency level. Mixed methods are used based on the resource dependence theory for scanning the environment in accordance with the government and policy systems. 45 items are identified from literature review, regulation, semi-structured interviews, and expert judgment and applied in an online survey with 360 provincial, district, and municipal's public officers. The results of the exploratory factor analysis show five correlated dimensions in line with the specification, namely consistency of innovation objectives (KTI; the extent to which the innovation objective matched with strategic policies of higher authorities), positive political behavior (PPP; the extent to which the innovation is dealing with political behavior promoting collective goals), integration between OPDs (IAO; the extent to which the innovation process is horizontally integrated), the urgency of political actors (UAP; the extent to which the innovation is being critical and urgent for political authorities), and comprehensiveness of decision making (KPK; the extent to which the innovation decision is made rationally and comprehensively). The results also confirm the political support in the context of democracy manifested by the process- (PPP) and results-oriented (UAP). To test the reliability of multidimensional measures, bi-factor analysis is used to explain the structure of measurement and identify seven items eliminated based on conceptual and contextual explanations. IPM measurement (38 items; OmegaH = 0.87; OmegaT = 0.97; ECV = 0.67) provides a strong basis for confirmatory studies and the relations with external variables towards a mature concept.

Kata Kunci : bauran kebijakan inovasi, lingkungan otorisasi, organisasi perangkat daerah, pengembangan pengukuran, teori ketergantungan sumber daya