Laporkan Masalah

Perlindungan Hukum terhadap Buruh pada Plasma Kerajinan Bulu Mata dalam Perjanjian Kerja dengan Pengepul di Desa Kertanegara Kabupaten Purbalingga

GITA INDAH PERMATA S, Dr. R.A Antari Innaka Turingsih, S.H., M.Hum

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja pada sektor informal khususnya pada pekerja/buruh plasma industri kerajinan bulu mata dengan pengepul di Kabupaten Purbalingga serta pelaksanaan asas keadilan terhadap pemberian upah bagi buruh dalam perjanjian kerja dengan plasma pengepul. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif empiris yang menggunakan data primer dan skunder. Data primer diperoleh melalui metode wawancara dengan para responden yaitu Kepala Seksi Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga, Pengawas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Semarang, pengepul serta 14 orang pekerja pada plasma kerajinan bulu mata di Desa Kertanegara. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data yang telah diperoleh dianalisa dengan metode analisis kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah kepada pekerja pada plasma kerajinan bulu mata yang bekerja pada pengepul berupa perlindungan ekonomis dan sosial. Perlindungan hukum lain yang juga diberikan oleh pemerintah kepada pekerja pada plasma bulu mata yaitu berupa perlindungan hukum preventif dan represif. Pelaksanaan pemberian upah dalam perjanjian kerja antara pengepul dan pekerja belum berlandaskan asas keadilan karena adanya ketentuan yang mengatur bahwa upah dapat diterapkan berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Frasa kesepakatan yang ada justru dapat memicu terciptanya ketidakadilan karena pada dasarnya kedudukan pekerja dan pengepul tidak seimbang sehingga tidak memberikan manfaat bagi pekerja selaku pihak yang berkedudukan lebih lemah.

This study aims to identify and analyze the government's action to provide legal protection to the plasma eyelashes craft industry workers in Purbalingga and also the implementation of the principle of fairness to the wage fixing in the work agreement between workers and collectors. This research uses empirical dan normative legal research by using primary and secondary data. Primary data were obtained by interviewing the Head of Industrial Relations Section of Purbalingga Labor Office, Supervisor of Semarang Provincial Labor Office, A Collector and 14 Workers on Plasma of Eyelash Craft in Kertanegara. The secondary data consist of primary, secondary and tertiary legal materials. The data that has been obtained were analyzed using qualitative approach and descriptive analysis. This research showed that the legal protection provided by the Government to the plasma eyelashes craft workers consist of economic and social protection. Another legal protection which also provided to the workers are preventive and repressive legal protection. The Implementation of wages in the work agreement between workers and collector has not been based on the principle of justice. The phrase of agreemet might caused injustice because the position of workers is weaker than collector.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian Kerja, Asas Keadilan

  1. S2-2021-433122-abstract.pdf  
  2. S2-2021-433122-bibliography.pdf  
  3. S2-2021-433122-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2021-433122-title.pdf