Laporkan Masalah

Implikasi Dari Inkonsistensi Perundang-undangan Naasional Pada Sektor Pertambangan Terhadap Business Process Pertambangan Nikel

AISYAH HANIFATI, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengkaji implikasi perundang-undangan nasional pada sektor pertambangan yang tidak konsisten terhadap business process di pertambangan nikel. Tujuan lain dari penelitian ini untuk mengkaji kepastian hukum dan kepastian usaha dengan keadaan peraturan perundang-undangan yang inkonsisten. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yang bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif yang hasilnya disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat perubahan atas kebijakan-kebijakan pada sektor pertambangan yang kerap bertentangan satu sama lain sehingga inkonsistensi tersebut menyebabkan disharmoni hukum yang mengakibatkan rentannya kepastian hukum dan kepastian usaha sebagaimana perlu dihadirkan oleh Indonesia. Kedua, implikasi dari inkonsistensi perundang-undangan nasional pada sektor pertambangan terhadap business process pertambangan nikel adalah terbenturnya kemampuan produksi perusahaan-perusahaan pertambangan nikel dengan kebijakan pemerintah yang mengekang penjualan komoditas nikel ke luar negeri sehingga perusahaan-perusahaan pertambangan nikel hanya dapat mengandalkan kemampuan pasar domestik yang dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan pengolahan dan pemurnian.

This study aims to determine and examine the implications of the inconsistent national legislation on the mining sector toward the business process in nickel mining. Another objective of this research is to examine legal certainty and business certainty with inconsistent statutory conditions. This research is normative-empirical research which is descriptive-analytical in nature. The data used are secondary data consisting of primary and secondary legal materials. Then analyzed qualitatively, and the results are presented descriptively. The results showed, first, after the issuance of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, there are changes to policies in the mining sector which often conflict with each other, these inconsistencies cause legal disharmony which results in the vulnerability of legal certainty and business certainty as supposed to be presented by Indonesia Government. Second, the implication of the inconsistency of national legislation in the mining sector on the nickel mining business process is suppressing the production capacity of nickel mining companies with government policies that restrain sales of nickel commodities abroad with the result that nickel mining companies solely rely on the ability of the domestic market which is monopolized by processing and refining companies.

Kata Kunci : Inkonsistensi, Kepastian Hukum, Business Process Pertambangan Nikel

  1. S2-2021-433149-abstract.pdf  
  2. S2-2021-433149-bibliography.pdf  
  3. S2-2021-433149-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2021-433149-title.pdf