PROSES KEBIJAKAN PARIWISATA DI KOTA YOGYAKARTA PADA KONDISI DARURAT (MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE-2019)

SARAH MEIRINA SARI, Janianton Damanik, Prof. Dr. Phil., M.Si.

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan proses kebijakan pariwisata di Kota Yogyakarta pada situasi darurat (pandemi COVID-19) dan mengetahui terjadinya inkonsistensi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam kebijakan buka-tutup objek daya tarik wisata di Kota Yogyakarta; fase new normal; dan penyertaan surat keterangan sehat atau surat bebas COVID-19. Ketiga kebijakan ini dipilih karena kebijakan ini krusial saat pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan metode analisis deksriptif, karena studi ini menggambarkan sudut pandang serta realitas yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan pariwisata oleh pemerintah pada keadaan darurat di masa pandemi COVID-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pembuatan kebijakan-kebijakan sektor pariwisata di masa pandemi COVID-19 kurang memiliki persiapan yang matang dan inkonsisten terhadap kebijakan yang dibuat. Tidak seluruh destinasi wisata ditutup pada masa pandemi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Keputusan itu tidak memiliki legalitas yang kuat, krena dibuat berdasarkan perintah dari eksekutif saja. Hal ini berdampak terhadap kasus positif COVID-19 yang naik sejak bulan Maret hingga Juni 2020. Perbedaan pendapat juga terjadi antara eksekutif terkait sanksi pelanggar protokol kesehatan dan tidak efektifnya sanksi yang diberikan, sehingga menjadi sebuah hambatan baru dalam mentransmisikan implementasi kebijakan. Pemberlakuan surat bebas COVID-19 bagi wisatawan yang berasal dari zona-zona tertentu juga tidak bisa menjadi jaminan wisawatan dinyatakan bebas dari COVID-19. Anjuran pelaksanaan kebijakan yang tidak konsisten dan tidak jelas dan tegas akan mendorong pelaksana kebijakan untuk melonggarkan pelaksanaan kebijakan dalam mengartikan kebijakan yang seharusnya.

This study aims to find out, describe the process of tourism policy in Yogyakarta in the emergency condition (COVID-19 pandemic) and know the inconsistency of government in the policy of opening and closing tourist attractions; new normal phase; and the inclusion of a health certificate or COVID-19 free letter. These three policies were chosen because they were crucial policy during the COVID-19 pandemic. The research method used the qualitative approach with descriptive analysis method, because this study illustrates the point of view and reality related to the process of tourism policy making by the government in emergency condition during the COVID-19 pandemic. The results of this study show that government lacked careful preparation and inconsistency to the policies made. Not all tourist destinations are closed during the pandemic to prevent the spread of COVID-19. The decision did not have strong legality because was made under executive orders only. This has an impact on cases of COVID-19 which increased from March to June 2020. The dissent also occurs between executives regarding sanctions violators of health protocols and the ineffectiveness of sanctions given, thus becoming a new obstacle in transmitting the implementation of policies. The implementation of the COVID-19 free letter for tourists from certain zones also cannot be a guarantee that visitor is declared free from COVID-19. Recommendations for inconsistent and unclear and unequivocal policy implementation will encourage policy implementers to loosen policy implementation in interpreting the policy as it should be.

Kata Kunci : analisis kebijakan, COVID-19, inkonsistensi kebijakan