PENERAPAN KEPAILITAN DEMI KEPENTINGAN UMUM TERHADAP ASET DEBITOR YANG DISITA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT UNTUK KEPENTINGAN UMUM

KEMAL MARUSZAMA, Dr. Hariyanto, S.H., M.Kn.

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa mengenai tolak ukur kepentingan umum dalam hal Kejaksaan mengajukan permohonan dalam perkara kepailitan. Tujuan lain dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisa terhadap akibat hukum permohonan kepailitan oleh Kejaksaan yang menunjuk kurator pada Balai Harta Peninggalan ataupun Perorangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif yang hasilnya diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan, pertama, Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Kejaksaan memiliki kewenangan menjadi pemohon pada permohonan pailit demi kepentingan umum di mana kepentingan umum menjadi dasar bagi Kejaksaan untuk menjadi bagian dalam skema kepailitan. Kejaksaan bertindak bilamana terjadi sebuah tindak pidana yang mengakibatkan kegiatan menghimpun dana masyarakat secara massif yang kemudian kerugian itu nyata pada masyarakat tersebut sebagai kreditor yang memiliki piutang maka sita umum dapat diterapkan pada tindakan permohonan pailit. Kedua, Pada pelaksanaan skema kepailitan dengan Kejaksaan sebagai pemohon pailit demi kepentingan umum Pengadilan mengangkat satu Hakim Pengawas dan Kurator. Apabila dalam permohon tidak mencantumkan identitas Kurator maka yang ditunjuk ialah Balai Harta Peninggalan, Kurator individu pada praktiknya ditunjuk dari mulai permohonan pailit didaftarkan ke pengadilan niaga. Apabila dalam permohon tidak mencantumkan identitas Kurator maka yang ditunjuk ialah Balai Harta Peninggalan, Kurator individu pada praktiknya ditunjuk dari mulai permohonan pailit didaftarkan ke pengadilan niaga. Kurator akan bertugas dan menyelenggarakan rapat-rapat seprti Rapat Kreditor Pertama dan Rapat Pencocokan Piutang dengan sebelumnya telah menerima pendaftaran tagihan dan menuntukan batas akhir pengajuan tagihan kreditor.

The purpose of this research is to review and analyze the public interest benchmarks in the event that the Prosecutor's Office submits an application in the bankruptcy case.Another purpose of this research is to review and analyze the impact of bankruptcy applications by the Prosecutor's Office that appoint curators to the Heritage Hall or Individuals. This research is a normative juridical research with analytical descriptive nature. The data used are secondary data consisting of primary and secondary legal materials. The data is then analyzed qualitatively which results are presented descriptively. The results of the study showed, first, Based on Article 2 paragraph (2) the Prosecutor has the authority to be an applicant on the application for bankruptcy in the public interest where the public interest becomes the basis for the Prosecutor to be part of the bankruptcy scheme.Prosecutors act when there is a criminal act that results in mass community fundraising activities which then the loss is real to the community as creditors who have receivables then the general confiscation can be civilized and realized in the act of bankruptcy application.Second, In the implementation of the insolvency scheme with the Prosecutor as a bankruptcy applicant in the public interest the Court appoints one Supervisory Judge and Curator.If the request does not list the identity of the Curator, the designated one is Balai Harta Peninggalan, the individual curator is in practice appointed from the start of the bankruptcy application to be registered with the commercial court.If the request does not list the identity of the Curator, the designated one is Balai Harta Peninggalan, the individual curator is in practice appointed from the start of the bankruptcy application to be registered with the commercial court.The curator will be in charge and hold meetings such as the First Creditor Meeting and The Receivable Matching Meeting by having previously received the registration of bills and setting a deadline for the submission of creditor bills.

Kata Kunci : Kepailitan, Kepentingan Umum, Kewenangan Kejaksaan