Laporkan Masalah

MEDIA BARU DALAM DELIBERASI KEBIJAKAN: Studi Tentang Pembahasan Rancangan Undang strip Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

GISKA ARVELIANA FEBRIANY, Dr. Gabriel Lele, SIP, M.Si.

2021 | Skripsi | S1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Dengan memanfaatkan new media, berbagai gerakan aktivisme siber dilakukan dalam rangka partisipasi dan ikut serta mengenai pembahasan Rancangan Undang strip Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sehingga dapat menjadi perhatian dalam proses deliberasi terhadap suatu agenda kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan dan respon pembuat kebijakan terhadap diskursus interaksi partisipasi publik yang tercipta di media sosial mampu mempengaruhi pengambilan keputusan sehingga mewujudkan proses deliberasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode analisis text mining berupa wordcloud dan analisis isi dengan pendekatan kualitatif studi kasus dari berbagai gerakan tagar yang mewakili isu RUU PKS di twitter selama Desember 2018 strip Juli tahun 2020. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi publik dalam sebuah gerakan yang berafiliasi menggunakan fitur tagar melalui tingkat enggagement, konten kampanye yang stabil dan kuatnya partisipasi publik mampu membuat para pembuat kebijakan menyelaraskan framing dengan menyadari pentingnya isu tersebut kemudian merespon dan menjadikan sebagai bagian dari agenda setting dalam suatu proses pengambilan keputusan yang mewujudkan deliberasi.

By utilizing new media, various cyberactivism movements are carried out in context of participating in discussion of Draft Law on Elimination of Sexual Violence so, it will become a concern to deliberation process on policy agenda. This study aims to determine actions and responses of policymakers to discourse of public participation interaction that created on social media which can influence decision-maker to realize policy deliberation. This research uses text mining analysis methods in form of wordcloud and content analysis with a qualitative case study approach of various hashtag movements representing the issue of PKS Bill on Twitter during December 2018 strip July 2020. The results show that public participation affiliated movement using a hashtag through the level of engagement, stable campaign content and strong public participation can make policymakers align framing by realizing the importance of issue then responding and making it part of the agenda-setting in deliberation process for policy decision-making.

Kata Kunci : Partisipasi Publik, Responsivitas Pemerintah, Agenda-setting, Deliberasi Kebijakan, Media Sosial.

  1. S1-2021-413106-abstract.pdf  
  2. S1-2021-413106-bibliography.pdf  
  3. S1-2021-413106-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2021-413106-title.pdf