Dekonsolidasi Demokrasi: Mobilisasi Politik Identitas dan Politik Elektoral di Indonesia Pasca-Otoritarianisme

MOHAMMAD KAZIMIR N S, Dr. Luqman-nul Hakim

2021 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Kemunculan gerakan populis terjadi di berbagai negara, baik di negara dalam transisi demokrasi, maupun di demokrasi yang terkonsolidasi. Populisme kerap hadir dalam bentuk mobilisasi identitas mayoritas yang sesuai dengan konteks kultural dan historis masing-masing negara, sebagai reaksi khusus terhadap dislokasi demokrasi. Di Indonesia, fenomena ini termanifestasi sebagai gerakan Islam populis yang meningkat secara signifikan pada tahun 2016. Gerakan ini memainkan peran yang signifikan dalam membentuk iklim politik di Indonesia sekarang, dengan memengaruhi bagaimana elite berkontestasi dalam politik elektoral. Kontestasi kekuasaan yang demikian dapat ditelusuri kembali dari budaya politik predatoris dan disorganisasi masyarakat sipil yang diwariskan oleh Orde Baru. Tulisan ini menelusuri faktor-faktor yang berkontribusi dalam terjadinya dislokasi demokrasi dan mobilisasi identitas sebagai konsekuensinya. Analisis di sini dilakukan menggunakan pandangan populisme ekonomi politik berdasarkan tulisan Hadiz dan Robison. Dengan kerangka tersebut fenomena populis Islam di Indonesia dapat dilihat akar permasalahannya dari segi politik, yaitu kegagalan sistem representasi; dan dari segi ekonomi, yaitu meningkatnya ketimpangan ekonomi dalam era globalisasi neoliberal.

The rise of populist movements is a global phenomenon, happening in both transitioning countries as well as in consolidated democracies. Populism presents itself as the mobilization of a majority identity expressed according to each country's cultural and historical context, as a reaction to democratic dislocation. In Indonesia, this phenomenon is manifested as an Islamic populist movement that has significantly escalated in the year 2016. This movement plays a significant role in forming the political climate in present-day Indonesia, by influencing how elites compete in electoral politics. This issue can be traced back from the predatory political culture and the disorganization of civil society that is inherited from the New Order regime. This paper explores the factors that contribute to the democratic dislocation and consequently the identity mobilization. The analysis is done based on the political economy perspective of populism as written by Hadiz and Robison. With this framework, it can be seen that the root of the problem relating to Islamic populism can be seen in terms of politics, with the failure of the representation system; and in terms of economy - with the growing inequality in the era of neoliberal globalization.

Kata Kunci : populisme, islam politik, orde baru, politik elektoral, mobilisasi identias