Laporkan Masalah

POLITIK HUKUM PERPAJAKAN DI INDONESIA SAAT KRISIS EKONOMI AKIBAT PANDEMI COVID-19: (ANALISIS YURUDIS TENTANG ATURAN PAJAK ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK /PMSE)

SYAMSUL ASHAR, Dr. Arvie Johan, S.H. M.Hum

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Pemerintah Indonesia menjadikan pandemi virus korona Covid-19 sebagai momentum untuk merealisasikan pemajakan terhadap pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) melalui penerbitan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020. Isu penting dalam aturan ini adalah menyangkut perubahan pengaturan perpajakan saat pandemi korona Covid-19 dan bagaimana politik hukum pengaturan pajak PMSE. Selain itu isu mengenai keberlakuan PMSE di Indonesia serta kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pelaku usaha. Ada dua perubahan besar aturan di bidang perpajakan. Pertama Undang-undang (UU) No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan; Kedua UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan beleid baru ini Indonesia resmi mengenakan pajak terhadap PMSE khususnya yang berasal dari luar negeri. Keputusan untuk memungut pajak PMSE ini bertepatan dengan lesunya dunia usaha di dalam negeri yang lumpuh akibat pandemi Covid-19. Sementera PMSE luar negeri leluasa mendapatkan keuntungan dari menjual layanan jasa digital seperti penggunaan fasilitas rapat daring, pembelajaran jarak jauh dan lain-lain, akibat aktivitas fisik masyarakat dibatasi. Aturan baru sekaligus mengubah keterbatasan yang selama ini ada yakni pemungutan subjek pajak luar negeri (SPLN) hanya yang memenuhi syarat kehadiran fisik dalam bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia, menjadi kehadiran ekonomi signifikan di tanah air. Pengaturan perpajakan PMSE di UU No 2 Ttahun 2020 bersamaan dengan pandemi Covid-19 ini cukup memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Sebab saat perusahaan lain di dalam negeri sedang mengalami kesulitan PMSE dari luar negeri masih bisa leluasa mendapatkan keuntungan dari perdanganan secara elektronik. Aturan pajak PMSE ini juga memberikan kesetaraan bagi pelaku usaha di dalam negeri dan di luar negeri karena sama-sama menanggung beban pajak yang sama, sehingga menciptakan persaingan bisnis yang setara. Ketentuan di UU No 2 Tahun 2020 tentang PMSE juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dari luar negeri. Mereka bisa menghitung risiko bisnis dengan pasti karena adanya kepastian dalam bidang perpajakan.

The Pandemic of corona virus disease (Covid-19) as a momentum by The Indonesian government to realize new taxation of trading business actors through an electronic system (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik/PMSE) or ecommerce, through the issuance of Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2020. An important issue in this regulation is related to changes in taxation arrangements during the Covid-19 pandemic, and how the political of law of PMSE tax arrangements. In addition, there are issues regarding the enforceability of PMSE in Indonesia as well as legal certainty and a sense of justice for business actors. There are two major changes to the rules in the field of taxation. First, Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2020 concerning the Stipulation of Government Regulations in lieu of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and / or in the Context of Facing Threats Endangering the National Economy and / or Financial System Stability; Second, Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. With this new tax regulation, Indonesia officially imposes taxes on PMSEs, especially those from abroad. The decision to collect PMSE taxes coincided with the sluggishness of the domestic business world that was paralyzed by the Covid-19 pandemic. Meanwhile, overseas PMSEs can freely benefit from selling digital services such as the use of online meeting facilities, distance learning and others, due to limited physical activity. The new rules at the same time change the existing limitations, namely the collection of non resident tax subjects (Subjek Pajak Luar Negeri/SPLN) only those who meet the requirements of physical presence in a permanent establishment (Bentuk Usaha Tetap/BUT) in Indonesia, into a significant economic presence in the country. The PMSE tax regulation in Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2020 along with the Covid-19 pandemic is sufficient to provide a sense of justice for the community. Because when other companies in the country are experiencing difficulties, PMSEs from abroad can still freely benefit from electronic trading. This PMSE tax regulation also provides equality for business actors at home and abroad because they both bear the same tax burden, thus creating equal business competition. The provisions in Law Number 2 of 2020 concerning PMSE also provide legal certainty for business actors from abroad. They can calculate business risk with certainty because there is certainty in the field of taxation.

Kata Kunci : politik hukum , hukum pajak , pajak digital , PMSE , pandemi Covid-19 , krisis ekonomi

  1. S2-2021-433225-abstract .pdf  
  2. S2-2021-433225-bibliography .pdf  
  3. S2-2021-433225-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2021-433225-title..pdf