PENDEKATAN USE OF FORCE DALAM IMPLEMENTASI RESPONSIBILITY TO PROTECT STUDI KASUS: INTERVENSI LIBYA 2011

ABYAN ARDAN WIJAYA, Dr. Ririn Tri Nurhayati

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Responsibility to protect (R2P), adalah sebuah norma yang muncul pada tahun 2001 diinisiasi oleh ICISS untuk menggeser perdebatan mengenai intervensi kemanusiaan konvensional, yang menitikberatkan kepada siapa yang berhak melakukan intervensi, menjadi tanggung jawab bersama untuk menyelesaikan permasalahan sebuah negara utamanya menyangkut empat kejahatan kemanusiaan. Berkembang pada Sidang Umum PBB pada tahun 2005 dan 2009, norma responsibility to protect menemui tantangan pada saat terjadi permasalahan Libya pada tahun 2011. Penerapan tanggung jawab untuk melindungi (R2P) di Libya telah memicu perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi. Mandat Resolusi 1973 yang menjadi dasar hukum intervensi di Libya menjadi dipertanyakan. Tesis ini bertujuan untuk memahami pengetahuan bersama yang dikonstruksikan oleh Dewan Keamanan PBB (DK PBB) tentang kriteria 'just cause' dalam penggunaan kekuatan militer dan juga elemen 'right authority' dalam norma R2P. Beberapa pihak menyatakan bahwa intervensi atas dasar Resolusi 1973 membawa kerusakan lebih dari yang dilakukan oleh Khaddafi. Menggunakan konstruktivisme dari Alexander Wendt, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya pandangan terhadap implementasi R2P berdasarkan laporan Sekjen PBB tahun 2009 dan dampak tindakan tersebut ke Libya.

Responsibility to protect (R2P), is a norm that emerged in 2001 initiated by the ICISS then mentioned in replacing conventional humanitarian intervention, which focuses on who has the right to intervene, being a shared responsibility to solve a country's problems concerning four crimes. Developed later by the UN General Assembly in 2005 and 2009, the responsibility to protect meet the first challenge in the Libyan case of 2011. The implementation of responsibility to protect (R2P) in Libya has sparked debate among academics. The mandate of the 1973 Resolution that became the legal basis for intervention in Libya became contentious. This thesis aims to understand the shared knowledge that constructed in UN Security Council (UNSC) construction of the 'just cause' criteria for military action and also the elements of 'right authority' in the norm of R2P. Others argue that the intervention based on Resolution 1973 do more harm than Gaddafi does. Using the Alexander Wendt constructivism model, this research aims to enrich the point of view towards the implementation of R2P based on UN Secretary General report in 2009 and the impact of that action into Libya.

Kata Kunci : Responsibility to protect, ICISS, Libya intervention, military intervention.