PORTAL CIREBON SATU DATA: UPAYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERINTEGRASI TINGKAT DAERAH (Studi Tentang Implementasi Kebijakan Portal Cirebon Satu Data di Kota Cirebon)

REZA MOCHAMMAD Y, Dra. Ratnawati, S.U

2021 | Tesis | MAGISTER POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Di beberapa lembaga dan instansi Pemerintahan, aktivitas yang terkait dengan pengumpulan, pengelolaan dan penyebarluasan data masih belum terintegrasi dalam satu wadah. Alhasil terdapat inkosistensi data yang diproduksi oleh lembaga atau instansi pemerintah yang berdampak pada terhambatnya perumusan dan kebijakan. Sebagai solusi, maka dibentuklah Portal Satu Data Indonesia dan Satu data tingkat daerah yang lahir dari sebuah gagasan open data yang bertujuan untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibagipakaikan oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Cirebon Satu Data yang dirilis tahu 2018 merupakan bagian dari ekosistem Satu Data Indonesia pun dibentuk sebagai respon pemerintah Kota Cirebon terhadap pentingnya penyebarluasan dan integrasi data sebagai wadah dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan proses demokrasi. Penelitian ini merupakan studi kebijakan yang akan mengeksplorasi Kebijakan Portal Cirebon Satu Data. Fokus yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah terkait implementasi kebijakan yang akan menguraikan bagaimana dinamika implementasi kebijakan yang terjadi dalam kebijakan portal Cirebon Satu Data. Penelitian ini menggunakan teori implementasi model Merilee S. Grindle. Dimana terdapat dua variabel besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu; isi atau substansi kebijakan (policy content) dan lingkungan kebijakan (policy context). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Cirebon Satu Data belum optimal. Pada substansi kebijakan, belum adanya regulasi daerah mengenai Satu Data mempengaruhi proses implementasi. Regulasi tersebut masih dalam tahap racangan dan pemerintah melakukan refocusing kebijakan karena pandemi. Hal tersebut mengakibatkan alur koordinasi, tugas dan wewenang ideal antar stakeholder belum terbangun, dan produksi data yang belum terintegrasi melalui satu portal. Dinas KIS masih memiliki kewenangan sebagai walidata dan koordinator Forum komunikasi Satu Data, dimana sesuai regulasi pusat, forum Komunikasi Satu Data tersebut dikoordinatori oleh BP4D. Lebih lanjut, Dinas KIS telah berupaya dalam meningkatkan kesadaran terhadap data melalui transfer pegetahuan terkait pengolahan data dan statistik kepada stakeholder yang dilakukan saat evaluasi tiap semester, danjuga pemberian reward dan punishment sebagai bentuk apresiasi dan salah satu fenomena politis yang terjadi dalam pelaksanaan portal CSD yang belum memiliki regulasi daerah.

In several government agencies and organization, activities related to data collection, management and dissemination are still not integrated in one container. As a result, there is an inconsistency in data produced by government agencies or agencies which results in obstruction of formulation and policies. As a solution, portal Satu Data Indonesia and Satu Data regional scale was formed which from an open data concept that aims to produce accurate, up-to-date, accountable and shareable data by the government and all elements of society. Cirebon Satu Data, which was released in 2018 is part of the Satu Data Indonesia ecosystem, was formed as a response to the Cirebon City government on the importance of data dissemination and integration as a forum for supporting regional development and enhancing the democratic process. This research is a policy study that will explore the portal Cirebon Satu Data. The focus will be examined in this study is related to the implementation of policies that will outline how the dynamics of policy implementation that occurred in portal Cirebon Satu Data. This research uses Merilee S. Grindle's implementation concept and theory. Which there are two major variables that influence policy implementation, namely; the content or substance of the policy (policy content) and the policy environment (policy context). The results of this research indicate that the implementation of portal Cirebon Satu Data has not been optimal. Regarding the substance of the policy, the absence of regional regulations regarding Satu Data affects the implementation process. The regulation is still in the drafting stage and the government is refocusing on policy due to the pandemic. As a result, the ideal coordination flow, duties and authority among stakeholders have not been developed, and data production has not been integrated through a single portal. Dinas KIS office still has the authority to act as walidata and coordinator of the One Data Communication Forum, where according to central regulations, the Satu Data Communication forum is coordinated by BP4D. Furthermore, Dinas KIS Office has made efforts to increase awareness of data through the transfer of knowledge related to data processing and statistics to stakeholders which is carried out during the evaluation each semester, as well as the provision of rewards and punishments as a form of appreciation and one of the political phenomena that occurs in the implementation of the portal CSD do not have local regulations .

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Open Data, Cirebon Satu Data