ANALISIS YURIDIS ATAS WEWENANG SATUAN TUGAS WASPADA INVESTASI DALAM MENANGGULANGI PRAKTIK INVESTASI ILEGAL (STUDI KASUS DREAM FOR FREEDOM)

SANDY BASKORO, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji hambatan Satgas Waspada Investasi dalam menjalankan kewenangannya menanggulangi kejahatan investasi ilegal, serta mengetahui dan mengkaji urgensi penguatan kewenangan Satgas Waspada Investasi dalam menanggulangi kejahatan investasi ilegal di masa akan datang. Penelitian ini bersifat normatif dengan data primer dan data sekunder sebagai sumber data. Data diteliti dengan cara studi dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, hambatan Satgas Waspada Investasi dalam menjalankan kewenangannya menanggulangi investasi ilegal adalah lemahnya dasar hukum pembentukan Satgas Waspada Investasi, sehingga kewenangan yang dimiliki Satgas Waspada Investasi sangat terbatas dan bersifat pasif. Selain itu, kewenangan Satgas Waspada Investasi adalah berupa rekomendasi dan saran kepada anggotanya terkait penanganan kasus investasi ilegal. Kewenangan yang terbatas tersebut tentunya diakibatkan dasar hukum kewenangan Satgas Waspada Investasi yang hanya berasal dari Keputusan Dewan Komisioner OJK. Kedua, urgensi penguatan payung hukum dan kewenangan Satgas Waspada Investasi dalam menanggulangi kejahatan investasi ilegal di masa akan datang adalah dalam upaya memperjelas kewenangan Satgas Waspada Investasi dalam menindak langsung praktik investasi ilegal. Penguatan payung hukum dan kewenangan itu juga untuk mencegah terjadinya tumpang tindih peraturan antara kementerian atau lembaga, karena masing-masing kementerian atau lembaga tersebut memiliki kewenangannya sendiri.

This study aims to identify and examine the obstacles of the Investment Alert Task Force in exercising its authority to tackle illegal investment crimes, and to find out and study the urgency of strengthening the authority of the Investment Alert Task Force in tackling illegal investment crimes in the future. This research is normative in nature with primary data and secondary data as data sources. The data were examined by means of documentation studies. The data were analyzed qualitatively. The analysis results are presented descriptively. The results show, first, the obstacle for the Investment Alert Task Force in exercising its authority to tackle illegal investment crimes is the weak legal basis for the establishment of the Investment Alert Task Force, so that the Investment Alert Task Force has very limited and passive authority. In addition, the Investment Alert Task Force has authority in the form of recommendations and suggestions to its members regarding the handling of illegal investment cases. This limited authority is of course due to the legal basis for the authority of the Investment Alert Task Force which only comes from the Decree of the OJK Board of Commissioners. Second, the urgency of strengthening the legality and authority of the Investment Alert Task Force in tackling illegal investment crimes in the future is an effort to clarify the authority of the Investment Alert Task Force in taking direct action against illegal investment practices. Strengthening the legality and authority is also to prevent overlapping regulations between ministries or agencies, because each ministry or agency has its own authority.

Kata Kunci : Kewenangan, Satuan Tugas Waspada Investasi, Investasi