Laporkan Masalah

Penjatuhan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Pemidanaan

ROSDAYANA K, Dr. Supriyadi S.H., M.Hum.

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri dan menganalisis urgensi penjatuhan sanksi tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif pemidanaan, meneliti bagaimana perumusan sanksi tindakan kebiri yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang memasukkan salah satu terobosan baru dalam penambahan pemberatan pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Cara memperoleh data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan alat memperoleh data berupa studi dokumen, penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara dengan narasumber. Metode pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Analisis data menggunakan metode kualitatif, disajikan secara eksploratoris-deskriptif-eksplanatoris, dan metode penarikan kesimpulan dilakukan secara induksi. Penelitian ini memiliki dua kesimpulan. Pertama, dalam putusan Nomor: 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk dengan terdakwa atas nama Muh. Aris Bin Syukur didakwa oleh penuntut umum dengan tuntutan pidana penjara selama 12 tahun dan denda serta penjatuhan sanksi tindakan kebiri kimia bagi terpidana dengan penjelasan di amar putusan hakim mengenai pertimbangannya memberikan sanksi tindakan kebiri kimia bagi terpidana yang bertujuan untuk memberikan tindakan preventif bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Kedua, sanksi tindakan kebiri kimia ditinjau dari perspektif pemidanaan yang secara eksplisit mengkaji penjatuhan sanksi tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dari tujuan pemidanaan, dalam hal ini untuk mengkaji penjatuhan sanksi tindakan kebiri dari perspektif pemidanaan yang dalam hal ini berfokus pada tujuan pemidanaan dapat merujuk kepada putusan Nomor: 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk dengan terdakwa atas nama Muh. Aris Bin Syukur, dalam putusan tersebut dapat dikaji dalam amar putusan hakim bahwa tindakan penjatuhan sanksi tindakan kebiri kimia merupakan sebuah tindakan preventif dan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang bertentangan dengan tujuan pemidanaan yang berfokus pada pemulihan, rehabilitasi dan perbaikan pelaku ke arah yang lebih baik sehingga dapat diterima dan kembali ke masyarakat dan tidak hanya mengedepankan efek jera saja sebagai pembalasan bagi tindak kejahatan si pelaku.

This research aims to search and analyze the urgency of imposing chemical castration sanctions for perpetrators of sexual violence against children in the perspective of punishment, analyzing how the formulation of the sanctions for castration as mandated in Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection which includes a new breakthrough in weighting crimes for perpetrators of violence against children in Indonesia This research is a normative legal research. Data in this research comes secondary data. The way collected econdary data in this research is done with library research, while tools to collected secondary data uses study documents, this research be equipped with interview. This research uses three problem approach methods are statute approach, case approach, and conceptual approach. Data analysis using qualitative method, and presented by exploratory-descriptive-explanatory, conclusion method using inductive. This Research has two conclusions. The first, in a verdict: number 69/Pid.sus/2019 /Pn.mjk with them on behalf of the defendant .Aris son of thanksgiving was charged by prosecutors with the criminal prison for 12 years and a fine and chemical capon sanctions act to convict with an explanation on the supreme courts ruling about its consideration the sanctions the act of capon chemical to convict preventive measures that aims to give the criminal sexual violence against children. The second, chemical castration sanctions are viewed from a criminal perspective which explicitly examines the imposition of chemical castration sanctions for perpetrators of sexual violence against children from the purpose of punishment, in this case to examine the imposition of sanctions on castration from a criminal perspective which in this case focuses on the purpose of punishment. Referring to the decision Number: 69 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mjk with the defendant on behalf of Muh. Aris Bin Syukur, in this decision can be reviewed in the judge's decision that the act of imposing sanctions on chemical castration is a preventive action and a deterrent effect for perpetrators of sexual violence against children which is contrary to the objectives of punishment which focus on recovery, rehabilitation and improvement of the perpetrator in a direction that is better so that it can be accepted and returned to society and not only prioritizing a deterrent effect as retaliation for the perpetrator's crime.

Kata Kunci : Penjatuhan Sanksi, Sanksi Tindakan Kebiri Kimia, Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pemidanaan.

  1. S2-2021-448183-abstract.pdf  
  2. S2-2021-448183-bibliography.pdf  
  3. S2-2021-448183-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2021-448183-title.pdf