Laporkan Masalah

EVALUASI PENETAPAN PERMUKIMAN KUMUH (Studi Kasus: Padukuhan Blotan, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman)

RAUDATUL JANNAH, Prof. Dr. Sri Rum Giyarsih, M.Si. ; Dr. Djaka Marwasta, M. Si.

2021 | Tesis | MAGISTER GEOGRAFI

Permasalahan permukiman kumuh merupakan dimensi kompleks yang membutuhkan studi komprehensif antara kondisi aspek fisik dan non-fisik wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penetapan permukiman kumuh di Padukuhan Blotan RT 01 RW 40 berdasarkan kondisi fisik dan non-fisik kawasan permukiman setempat sebelum ditetapkan sebagai kawasan permukiman kumuh menurut perspektif masyarakat Padukuhan Blotan RT 01 RW 40 dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif induktif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam terhadap empat informan dari kalangan masyarakat, tiga informan dari pihak pemerintah daerah, dan akademisi. Pemilihan informan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria bahwa informan merupakan pihak yang memahami kondisi fisik dan non-fisik permukiman kumuh di lokasi penelitian. Teknik analisis data meliputi proses reduksi data, data display, dan memperoleh kesimpulan yang menuntut verifikasi melalui triangulasi sumber dengan ahli dan data sekunder yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan kondisi fisik (infrastruktur pelayanan dasar) dan non-fisik (sosial ekonomi), masyarakat berpendapat bahwa Padukuhan Blotan RT 01 RW 40 lebih tepat disebut wilayah rawan kumuh, bahkan pada awal penetapan kekumuhan mereka merasa malu dengan predikat tersebut. Pihak Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Koordinator Program Kota Tanpa Kumuh Kabupaten Sleman juga berpersepsi bahwa Padukuhan Blotan RT 01 RW 40 tidak tepat ditetapkan sebagai permikiman kumuh, melainkan lebih tepat diistilahkan sebagai wilayah rawan kumuh, yakni wilayah dengan sarana dan prasarana dasar minimal, tetapi istilah tersebut belum ada sebelumnya.

Slum is a complex dimension that requires a comprehensive study of the physical and non-physical aspects of the area. This study aims to evaluate the determination of slum settlements in Padukuhan Blotan RT 01 RW 40 based on the physical and non-physical conditions of the local settlement area before being designated as a slum area according to the local community and local government's perspective. The research used qualitative method with a case study approach through in-depth interview with four informants from local community and three informants from local government, and academics. Selection of informants using purposive sampling method with the criteria that the informants are parties who understand the physical and non-physical conditions of the slum settlements in the research location. Data analysis techniques include the process of data reduction, data display, and conclusion that require leverage through triangulation of sources with experts and associated secondary data. The results showed that based on physical (basic service infrastructures) and non-physical (socio-economic) conditions, the community thougt that Padukuhan Blotan RT 01 RW 40 was more appropriately called a slum-prone area, even at the beginning of determination of slum, they felt ashamed of this predicate. The Public Works Agency, the Regional Development Planning Regency, and Sleman Regency Slumless City Program Coordinator also percieved that Padukuhan Blotan RT 01 RW 40 is not properly designated as a slum settlement, but rather it is more accurately termed as a slum-prone area with minimal basic facilities and infrastructure, but the term does not exist before.

Kata Kunci : permukiman kumuh, rawan kumuh, sarana dan prasarana dasar, sosial-ekonomi/basic facilities-infrastructure, socio-economic, slum-prone, slum settlement

  1. S2-2021-433032-abstract.pdf  
  2. S2-2021-433032-bibliography.pdf  
  3. S2-2021-433032-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2021-433032-title.pdf