IMPLIKASI PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH MELALUI PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO) TERHADAP PENGEMBALIAN INVESTASI BADAN USAHA PELAKSANA PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN TARIF YANG DIBAYARKAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERPRES 38/2015 NASKAH PUBLIKASI

IMAM IBNU, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pembebanan Jaminan Pemerintah kepada Badan Usaha Pelaksana dalam skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum kepada tarif air minum kepada beban Investasi investor serta pengaruhnya kepada tarif yang dibayarkan masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis alternatif skema penjaminan pemerintah yang dapat diberikan untuk mengurangi beban yang harus dibayarkan masyarakat dan sesuai dengan prinsip kemanfaatan dalam skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Penelitian ini merupakan penilitian yang dibuat dengan metode penelitian normatif empiris, di mana data yang digunakan dalam Penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan sebagai data sekunder yang didukung dengan hasil data yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa narasumber, yakni para pegawai PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan konsultan hukum sebagai data primer. Data tersebut kemudian dianalisa secara kualitatif berdasarkan data yang diperoleh serta dijelaskan deskriptif. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pada praktiknya, jaminan pemerintah diperlukan untuk meningkatkan kalayakan dari suatu proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Namun demikian pemberian jaminan pemerintah yang seluruhnya dibebankan kepada nilai investasi badan usaha menjadikan beban tarif yang dibayarkan oleh masyarakat menjadi mahal, sehingga perlu dilakukan kajian terhadap alternatif yang dapat dilakukan dalam melakukan penjaminan infrastruktur di Indonesia.

This research is carried out to provide understanding the impact of the imposition of Government Guarantees on the Implementing Business Entities in the Public Private Partnership in the provision of infrastructure for Drinking Water Supply Systems to the drinking water tariffs to the investor's investment cost and their effect on the tariff paid by the community. This research also aims to analyze the alternative to the government guarantee schemes that can be given to reduce the burden that must be paid by the community and in accordance with the principle of expediency in the Public Private Partnership scheme. This research is prepared under an empirical-normative method, where the data used in this Thesis is acquired through library research which serves as secondary data and supported with findings based on interviews and discussions with several interviewees i.e., IIGF and a legal consultant which serves as the primary data. Subsequently, these data are analyzed qualitatively and being served descriptively. This research concludes that in practice, government guarantees are needed to increase the bankability of a Public Private Partnership project. However, the provision of government guarantees which are entirely charged to the investment cost of the business entities makes the tariff charger to the community to be expensive, it is necessary to analyze the alternatives that can be carried out in guaranteeing the infrastructure in Indonesia.

Kata Kunci : KPBU, Penjaminan Pemerintah, SPAM