Laporkan Masalah

HARMONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN NEGARA

ERAWATI, Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.S.

2021 | Disertasi | DOKTOR ILMU HUKUM

Amandemen UUD 1945 dan UU 17 Tahun 2003 membawa dampak yang signifikan dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam hal perencanaan penganggaran APBN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses perencanaan dan penganggaran APBN yang terjadi, menganalisis faktor menyebab ketidakharmonisan, dan merumuskan bagaimana penataan ke depan. Penelitian mengenai harmonisasi perencanaan dan penganggaran APBN dalam perspektif hukum keuangan negara ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, yaitu mengkaji ketentuan-ketentan yang berlaku yang terkait dengan proses perencanaan dan penganggaran dalam perspektif hukum keuangan negara. Aspek yang dideskriptifkan dalam penelitian ini adalah proses perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBN baik proses teknokratis pada eksekutif maupun proses politis di DPR. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer dengan analisis data secara kualitatif. Data sekunder berupa bahan hukum primer yang akan dikaji berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses perencanaan dan penganggaran baik jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Data primer didapat dari wawancara yang dilakukan terhadap beberapa responden dan narasumber meliputi pejabat pada Kementerian Keuangan, para konseptor UU Keuangan Negara dan akademisi. Hasil penelitian menujukkan bahwa Peraturan perencanaan dan penganggaran di Indonesia baik pada masa orde baru maupun masa reformasi bersifat inkrementalisme dan rutinisme. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab proses perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBN di Indonesia sejak orde baru sampai era reformasi belum mencerminkan pencapaian tujuan negara. Peraturan terkait perencanaan dan penganggaran berdiri sendiri sendiri dan tidak saling mengait sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakharmonisan dalam proses perencanaan dan penganggaran di level kekuasaan eksekutif. UU MD3 mereduksi kewenangan eksekutif yang mengakibatkan pembahasan APBN di lembaga lgislatif menjadi detail. Ketidakharmonisan dalam peraturan dan proses perencanaan dan penganggaran baik pada eksekutif maupun pada legislatif membawa akibat good governace tidak terlaksana dengan baik. Pengelolaan keuangan negara dalam mencapai tujuan negara dapat terwujud apabila proses perencanaan dan penganggarannya harmonis, monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan baik sehingga prinsip check and balances dapat berjalan dengan baik. Upaya mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan dengan perbaikan sistem, harmonisasi peraturan dan perubahan kelembagaan. * Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta ** Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta *** Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Amendments to the 1945 Constitution and Law 17 of 2003 have a significant impact on the management of state finances, particularly in terms of state budget planning. This study aims to determine and analyze the state budget planning and budgeting process that occurs, analyze the factors causing disharmony, and formulate how the future arrangement. This research on harmonization of state budget planning and budgeting in the perspective of state financial law is a descriptive normative juridical study, namely by examining the provisions relating to the planning and budgeting process in the perspective of state financial law. The aspect described in this study is the planning and budgeting process in the preparation of the APBN, both the technocratic process of the executive and the political process in the DPR. The data used in this study are secondary data and primary data that will be analyzed qualitatively. Secondary data consists of primary legal material consisting of legislation related to the planning process and budgeting both long term, medium-term, and annual. Primary data were obtained from interviews conducted with several respondents and informants including Ministry of Finance officials, drafters of the State Finance Law, and academics. The results suggest that planning and budgeting regulations in Indonesia both during the New Order era and during the Reform Era were incrementalism and routine. Subsequently, planning and budgeting in the preparation of the National Budget since the new order until the reform order have yet to reflect the achievement of the country's goals. Regulations related to planning and budgeting are separate and unrelated, leading to disharmony in the planning and budgeting process in the executive. The MD3 law reduces executive authority, which results in a detailed discussion of the APBN in the legislature. The disharmony of regulations and planning and budgeting processes both at the executive and legislative levels results in a good governance inadequacy. Public financial management that supports national goals is achievable if the planning and budgeting process is harmonious and decent monitoring and evaluation process for checks and balances. Thus, improving the system, harmonizing regulations, and institutional reform are fundamental. * Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta ** Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta *** Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta

Kata Kunci : Perencanaan, penganggaran, APBN, UU Keuangan Negara