Adopsi Norma Environmental Impact Assessment di Indonesia pada Masa Orde Baru

HANIF JANITRA S, Dr. Poppy S. Winanti, MPP, M.Sc.

2021 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Secara garis besar, kajian ini bertujuan untuk memaparkan sebuah contoh kasus serta analisis dimana norma environmental governance dapat diterima dalam sistem pemerintahan yang cenderung otoriter. Kajian ini berargumen bahwa pengadopsian norma environmental governance dalam konteks pemerintahan otoriter sangat ditentukan dari seberapa jauh pengadopsian tersebut dapat melanggengkan kekuasaan dan agenda rezim. Upaya pemerintahan Orde Baru untuk mengadopsi EIA memiliki motif korporatisasi terhadap penanganan persoalan lingkungan yang ada pada saat itu. Tindakan tersebut ditujukan untuk menghadirkan negara sebagai salah satu pemain utama dalam persoalan lingkungan yang dapat membentuk dan mendikte diskursus lingkungan hidup yang sejalan dengan misi utama pemerintahan Orde Baru, pembangunan.

Broadly speaking, this study aims to present a case example and analysis where environmental norms can be accepted in a governmental system that tends to be authoritarian. This study argues that the adoption of environmental governance in the context of authoritarian rule is largely determined by the extent to which such adoption can perpetuate the regime's power and agenda. The New Order administration's efforts to adopt EIA had a corporatization motive towards handling environmental problems that existed at that time. These actions were aimed at presenting the state as one of the main players in environmental issues that could shape and dictate environmental discourses in line with the main mission of the New Order government, that is development.

Kata Kunci : EIA, AMDAL, Lingkungan, Norma, Korporatisasi