Laporkan Masalah

DISHARMONI REGULASI DI SEKTOR KONSTRUKSI DENGAN REGULASI DI SEKTOR PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

RIKA MALENI, Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D.

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk arah kebijakan dan langkah hukum yang telah diambil oleh PT PLN dan PT IP dalam menjalankan tugas pemerintah mewujudkan Proyek MPP Papua dalam kaitannya dengan disharmonisasi regulasi disektor konstruksi dan disektor pembangunan infrastuktur ketenagalistrikan (PIK) serta untuk mengetahui dan mengkaji desain hukum yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam merespon disharmonisasi regulasi tersebut terkait penugasan untuk menjalankan Proyek MPP Papua kepada PT PLN dan implikasi lanjutannya kepada PT IP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif-empiris. Bahan penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan wawancara. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, PT PLN melakukan penunjukan langsung kepada PT IP selaku anak perusahaanya yang disepakati melalui PJBTL selanjutnya PT IP melakukan tender untuk pekerjaan EPC-nya hasilnya PT PP terpilih sebagai pelaksana pekerjaan EPC, dan untuk pekerjaan O&Mnya PT IP melakukan penunjukan langsung kepada PT CDB. Kedua, hasil rekomendasi tim Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum MENKUMHAM terkait Ketenagalistrikan adalah apabila dalam rangka mendukung PIK maka ketentuan Pasal 44 UU Jasa Konstruksi perlu diubah dengan memberikan pengecualian kepada BUMN dan Perpres No. 14 Tahun 2017 tentang PIK yang mengatur bahwa ketentuan mengenai kerja sama penyediaan tenaga listrik dalam rangka penugasan dilakukan berdasarkan pedoman yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN.

This study aimed to identify for the policies and legal measures that has been taken by PT PLN and PT IP in running the duty of government realize Project MPP Papua in relation to disharmony of regulations in construction sector with the regulations in infrastructure development of electricity sector and to know and assess design legal need to be considered by the government in responding to disharmony of these regulations related the task to execute the Project MPP Papua to PT PLN and the implications sequel to PT IP. The research is juridical law normative-empiric research. Research material used was the data as obtained from research secondary literature and primary data obtained from field research, data collection and technique used in this research was method documentation and interview. The data of the study literature and the fieldworks analyzed qualitatively. The research results show that, First, PT PLN do a direct appointment to PT IP as his subsidiary company that agreed through Power Purchase Agreement (PPA), furthermore PT IP execute biding for EPC works as the results PT PP was elected as winner, and for O&M works PT IP was execute the direct appointment to PT CDB. Second, the recommendation of the working group analysis and evaluation law from The Ministry of Law and Human Rights regarding Electricty were in order to support Infrastructure Development of Electricity (IDE) so the provisions of article 44 Construction Law must be changed by giving exception to State Owned Company and President Regulations no. 14 years 2017 about Infrastructure Development of Electricity governing that cooperating provision of electricity in order to the assignment is based on the directive stipulated by a minister regulation that conduct administrative matters in the field of State Owned Company.

Kata Kunci : Disharmonisasi, Regulasi, Konstruksi, PIK/Disharmony, Regulation, Costruction, IDE

  1. S2-2021-433211-abstract.pdf  
  2. S2-2021-433211-bibliography.pdf  
  3. S2-2021-433211-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2021-433211-Title.pdf