Laporkan Masalah

ANALISA YURIDIS PELANGGARAN UU NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM INDUSTRI TRANSPORTASI ONLINE (STUDI KASUS GRAB INDONESIA)

RACHMAT SANTOSO, Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li.

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Analisis Yuridis Pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Industri Transportasi Online (Studi Kasus Grab Indonesia) ABSTRAK Oleh: Ningrum Natasya Sirait dan Rachmat Santoso Permasalahan Hukum yang menimpa Grab dan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia (untuk selanjutnya disebut "TPI") yang timbul atas inisiatif dari Tim Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (untuk selanjutnya disebut disebut "KPPU") dengan dugaan pelanggaran Pasal 14, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf d UU No.5/1999 menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan dunia usaha karena permasalahan hukum ini berada di kalangan lingkup internal operasional suatu perusahaan dan tidak melibatkan pelaku usaha pesaing seperti Gojek dan lainnya serta telah diputuskan oleh Majelis Komisi KPPU No. 13/KPPU-I/2019. Hal ini menjadi menarik untuk penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan mengkaji apakah Tim Investigator KPPU telah menerapkan hukum secara tepat dan benar serta untuk mengkaji dan menganalisa Putusan Majelis Komisi KPPU. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menitikberatkan pada studi-studi kepustakaan berupa buku-buku, jurnal dan Putusan KPPU. Penulis melakukan analisa hukum terhadap penerapan hukum dari Tim Investigator menggunakan perspektif teori kepastian hukum Gustav Radburch sedangkan analisa hukum pada putusan majelis komisi KPPU menggunakan teori tujuan hukum Van Kan. Hasil penelitian dari penulis atas kasus yang menimpa Grab dan TPI adalah sebagai berikut: (a). Analisa yang dilakukan oleh Tim Investigator KPPU tidak didukung dengan bukti hasil penelaahan dan/atau penelitian terutama pada bukti ekonomi sebagaimana tercantum pada Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi KPPU Nomor 1 Tahun 2019 dan terdapat cacat dari sisi prosedur hukum yang dilakukan oleh Tim Investigator KPPU serta (b). Putusan Majelis Komisi KPPU yang menghukum Grab dan TPI karena melanggar Pasal 14 dan Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 tidak disertai dengan suatu kajian ekonomi dalam melihat pasar yang bersangkutan dan pasar geografis dimana Grab dan TPI tidak menguasai dari hulu hingga hilir, terdapat fakta lain dimana ada penyusupan penambahan dalil terkait fitur "order prioritas" dari Tim Investigator yang tidak pernah muncul pada Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Tim Investigator KPPU dan bukti-bukti yang didalilkan oleh KPPU dalam kasus ini berasal dari sumber-sumber yang tidak jelas.

Juridicial Analysis of Violations Law No.5 Of 1999 Concerning the Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition in The Online Transportation Industry (Grab Indonesia Case Study) ABSTRACT By: Ningrum Natasya Sirait and Rachmat Santoso Legal problems that befall Grab and PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia (hereinafter referred to as "TPI") arising from the initiative of the Investigator Team of Business Competititon Supervisory Commission (hereinafter referred to as "KPPU") with alleged violations of Article 14, Article 15 paragraph (2) and Article 19 letter d of Law no. 5/1999 raises many questions among the business world because this legal issue lies within the internal operational scope of a company and does not involve competing business actors such as Gojek and others and has been decided by the KPPU Commission Council No. 13/KPPU-I/2019. This becomes interesting for research with the aim of knowing and assessing whether the KPPU Investigator Team has applied the law appropriately and correctly and to review and analyze the Commission Council Decisions of KPPU. The research method in this research is normative juridical with an emphasis on literature studies in the form of books, journals and KPPU Verdict. The author conducted a legal analysis of the application of the law form the Investigator Team using the perspective of Gustav Radburch legal certainty theory while legal analysis on the verdict of the KPPU Commission used Van Kan theory of legal objectives. The results of the author's research on the cases that happened to Grab and TPI are as follows: (a). The analysis carried out by the KPPU Investigator Team is not supported by evidence of the results of the review and / or research, especially on the economic evidence as stated in Article 57 paragraph (2) of the KPPU Commission Regulation Number 1 of 2019 and there are defects in terms of legal procedures performed by the KPPU Investigator Team. and (b). The decision of the KPPU Commission Council punishing Grab and TPI for violating Article 14 and Article 19 letter d of Law no. 5/1999 was not accompanied by an economic study in looking at the relevant market and geographic markets where Grab and TPI did not control from upstream to downstream, there are other facts where there is an infiltration of additional arguments related to the "priority order" feature of the Investigator Team that never appears on Report on Alleged Violation submitted by the KPPU Investigator Team and the evidence argued by KPPU in this case comes from sources not clear.

Kata Kunci : Investigator,KPPU,Putusan,Grab,TPI / Investigator,KPPU,Verdict,Grab,TPI

  1. S2-2021-437247-abstract.pdf  
  2. S2-2021-437247-bibliography.pdf  
  3. S2-2021-437247-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2021-437247-title.pdf