Memahami Respon Negara dalam Menghadapi Aksi Protes : Kebijakan Policing Protest dalam Aksi Bela Islam di Indonesia

TATA HARI KUSUMA, Prof. Dr. Mohtar Masoed

2021 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Skripsi ini membahas kebijakan pemolisian protes yang dilakukan Polri dalam Aksi Bela Islam di Indonesia pada akhir 2016 hingga pertengahan 2017. Ada dua hal yang menjadi fokus utama dari skripsi ini. Pertama, penjelasan mengenai bentuk-bentuk kebijakan pemolisian protes yang diterapkan oleh Polri dalam menghadapi aksi protes tersebut. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya kebijakan pemolisian protes yang demikian. Dalam melakukan penjelasan, skripsi ini menggunakan tiga landasan konseptual, yaitu pemolisian protes demokratik (democratic policing protest), kebijakan pemolisian protes/aksi protes (policing of protest), dan struktur kesempatan/peluang politik (political opportunity structure). Skripsi ini menemukan bahwa dalam Aksi Bela Islam, Polri menerapkan kebijakan pemolisian protes demokratik (democratic policing protest) yang di dalamnya terdapat 2 bentuk tipe kebijakan pemolisian (soft policing dan hard policing). 2 bentuk tipe kebijakan tersebut dapat diketahui melalui 5 macam dimensi pemolisian protes. Meskipun terdapat 2 bentuk tipe kebijakan pemolisian yang cenderung memiliki karakteristik berlawanan, kebijakan pemolisian yang dilakukan dalam ABI masih dapat digolongkan sebagai democratic policing sebab kesesuaiannya dengan syarat kebijakan pemolisian di negara demokratis, yaitu pelaksanaan kebijakan yang diatur sesuai dengan aturan dan hukum/undang-undang yang berlaku. Adanya kebijakan pemolisian protes yang memiliki karakteristik berlawanan tersebut muncul disebabkan adanya faktor-faktor yang sifatnya cenderung stabil (stable opportunity) dan faktor-faktor yang sifatnya cenderung dinamis/mudah berubah (volatile opportunity).

The aim of this study is to discuss the policing of protest policy applied by Indonesia National Police (POLRI) in the event of protest movement by the name �Aksi Bela Islam� (ABI), in the late of 2016 until mid-year of 2017 in Indonesia. There are two main focuses in this study. First, the explanation regarding the types or form of the policing protest policy implemented by POLRI implemented in ABI protest. Second, the causing factors behind the implementation of POLRI policing protest�s policy. There are 3 theorythical concepts as the main tools used in this study : the concept of Democratic Policing Protest, the concept of Policing of Protest, and the concept of Political Opportunity Structure. This study found that in ABI protest movement, POLRI implemented what it called democratic policing protest. It was implemented into 2 other sub-types or sub-styles of policing protest policy, the Soft Policing and Hard Policing. These two types of policy could be identified using 5 different dimensions of policing protest. Although these two types of policing protes policy which bassically having opposing charactheristics exist and practiced simultaneously by POLRI, it could still be noticed as a practice of democratic policing, as long as practiced and implemented under and by following the law, regulated by the national constitution. The causes behind the existence of these two types of opposing policies are relating to 2 kinds of important factors, the Stable Opportunity and the Volatile Opportunity, which are parts of Political Opportunity Structure existed around the events of ABI protest movement.

Kata Kunci : Aksi Bela Islam, democratic policing protest, pemolisian protes demokratik, pemolisian protes, soft policing, hard policing, configuration of power