Laporkan Masalah

Analisis Terhadap Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara yang Berada dalam Penggunaan Kementerian Pertahanan di Pulau Nipa

SELVIANA TIURMA, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara antara suatu Kementerian / Lembaga dengan pihak swasta bukanlah hal yang baru dilakukan. Namun, kita juga tahu bahwa Perjanjian Kerja Sama itu kadangkala menghadapi hambatan karena satu dan lain hal. Dengan dasar itu maka Peneliti ingin melakukan kajian penelitian lebih jauh terkait hal-hal yang dapat dilakukan ketika ada hambatan dalam pelaksanaan suatu Perjanjian Kerjasama. Berdasarkan hal itu maka penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kontruksi hukum dari suatu Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan sebelum dikeluarkannya peraturan pelaksana yang terkait, pelaksanaan PKS Pemanfaatan ketika ada peraturan yang memberikan kewajiban tambahan terhadap Para Pihak serta hal-hal yang harus dilakukan ketika ada kendala dalam melaksanakan PKS Pemanfaatan. Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani dan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah perjanjian kerja sama operasional yang disepakati para pihak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Peneliti disimpulkan bahwa : Pertama, menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna sehingga suatu masalah dapat terliputi. Meskipun peraturan zonasi belum terbit, Surya Mina Asinusa dapat tetap melaksanakan perjanjian kerja sama dan memanfaatkan lahan tersebut guna mendukung pertahanan dan keamanan negara serta meningkatkan perekonomian daerah / masyarakat setempat. Dengan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011; Kedua, Timbulnya kewajiban baru akibat terbitnya peraturan baru yakni peraturan rencana zonasi maka isi dari perjanjian harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Nipa Tahun 2017-2036; Ketiga, Mengacu pada proses pembuatan perjanjian yang disepakati dan dilaksanakan dengan itikad baik, maka akan baik adanya apabila permasalahan yang timbul diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu. Tertundanya pelaksanaan pembangunan, tidak langsung merupakan tindakan wanprestasi. Pihak Kesatu tidak dapat langsung melaksanakan sanksi sebagaimana terdapat dalam Pasal 21 Perjanjian. Pihak Kedua terlambat melakukan prestasi bukan karena faktor kesengajaan namun kelalaian dari Para Pihak.

The Cooperation Agreement for the Utilization of State Property between a Ministry / Institution and the private sector is not a new thing to do. However, we also know that the Cooperation Agreement sometimes faces obstacles for one reason or another. On that basis, the researcher wants to conduct further research studies related to things that can be done when there are obstacles in the implementation of a Cooperation Agreement. Based on this, this legal research aims to determine the legal construction of a Utilization Cooperation Agreement prior to the issuance of the relevant implementing regulations, the implementation of the Utilization Cooperation Agreement when there are regulations that impose additional obligations on the Parties and things that must be done when there are obstacles in implementing Utilization Cooperation Agreement . The approach used by researchers in this study is the statute approach and the case study. The statutory approach is carried out by examining all laws and regulations related to legal issues being handled and the case study is carried out by reviewing operational cooperation agreements agreed by the parties. Based on the research that has been conducted by the researcher, it is concluded that: First, interpreting the law by expanding the meaning so that a problem can be covered. Even though the zoning regulations have not been issued, Surya Mina Asinusa can continue to implement the cooperation agreement and utilize the land to support national defense and security and improve the regional economy / local community. Based on Law Number 26 of 2007, Law Number 1 of 2014, Government Regulation Number 26 of 2008, Government Regulation Number 62 of 2010 and Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 87 of 2011. Second, the emergence of new obligations due to the issuance of new regulations, namely zoning plan regulations, the contents of the agreement must be adjusted to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Zoning Plans for Certain National Strategic Areas of Nipa Island 2017-2036; Third, referring to the agreement-making process that was agreed upon and implemented in good faith, it would be good if the problems that arise were resolved by deliberation first. The delay in the implementation of development is indirectly an act of default so that the First Party can not immediately carry out the sanctions as contained in Article 21 of the Agreement. The Second Party was late in making achievements not because of deliberate factors but the negligence of the Parties.

Kata Kunci : Perjanjian, Kerja Sama, Pemanfaatan, dan Konstruksi Hukum

  1. S2-2021-433217-Abstract.pdf  
  2. S2-2021-433217-bibliography.pdf  
  3. S2-2021-433217-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2021-433217-title.pdf