Eksekusi Pidana Denda Terhadap Pelaku Asing Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

TATIK SUNATRI, Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum.

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian tesis yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis substansi hukum dan struktur hukum serta pengaturan ke depan terkait eksekusi pidana denda kepada pelaku asing Tindak Pidana Perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian normatif empiris. Penelitian ini membahas peraturan perundangan-undangan terkait dengan eksekusi pidana denda yang merupakan substansi hukum. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris karena penulis melakukan wawancara dengan narasumber dan responden untuk menggali mengenai struktur hukum dan budaya hukum yang terkait dengan eksekusi pidana denda terhadap pelaku asing tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data ke dalam bentuk kalimat yang jelas, logis dan runut sehingga dapat memudahkan penyajian data untuk dipahami. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa substansi hukum yang mempengaruhi pemidanaan kepada pelaku asing tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI tidak berjalan dengan baik, karena masih terdapat perbedaan pandangan terhadap substansi hukum oleh para Aparat Penegak Hukum khususnya tentang pelaksanaan pidana denda dan alternatif pelaksanaan pidana denda bagi terpidana. Di samping itu, Struktur hukum juga tidak berjalan dengan baik, karena struktur hukum hanya mampu melaksanakan eksekusi pidana denda terhadap seluruh terpidana yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI sebatas proses administrasi. Struktur hukum belum mampu melaksanakan substansi hukum secara efektif dan efisien, karena tidak mampu memaksa terpidana untuk membayar pidana denda sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan pengaturan ke depan terkait eksekusi pidana denda kepada pelaku asing tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI diharapkan menjadi lebih baik dengan adanya Rancangan Undang-Undang Perikanan, dimana dengan tidak adanya Pasal 102 UU Perikanan, dikemudian hari kurungan pengganti atas pidana denda dapat diterapkan, sehingga pelaksanaan eksekusi pidana denda kepada pelaku asing tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI dapat terlaksana.

The thesis research conducted by the author aims to review and analyze the legal substance and legal structure as well as future arrangements related to the execution of criminal fines to foreign perpetrators of Fishery Crimes in the territory of Indonesia's Exclusive Economic Zone (IEEZ). The research method used in this thesis is empirical normative research method. This research discusses the laws and regulations related to the execution of fines which are a legal substance. This study also uses an empirical approach because the authors conducted interviews with sources and respondents to explore the legal structure and legal culture related to the execution of fines against foreign perpetrators of fisheries crimes in the IEEZ area. The data analysis method used in this research is qualitative analysis, namely the description of the data into clear, logical and sequential sentences so as to facilitate the presentation of the data to be understood. The results of this study showed that the legal substance that affects the criminalization of foreign perpetrators of fishery crimes in the IEEZ region does not go well, because there are still differences in views on the substance of the law by law enforcement officials, especially on the implementation of criminal fines and alternative implementation of criminal fines for convicts. In addition, the legal structure also does not work properly, because the legal structure is only able to carry out criminal executions of fines against all convicts who commit fishery crimes in the IEEZ region limited to administrative processes. The legal structure has not been able to implement the substance of the law effectively and efficiently, because it is not able to force the convict to pay a criminal fine in accordance with the court's ruling that has permanent legal force. While the future arrangement related to the execution of criminal fines to foreign perpetrators of fishery crimes in the IEEZ region is expected to be better with the Draft Law on Fisheries, in the absence of Article 102 of the Fisheries Law, in the future substitute confinement for criminal fines can be applied, so that the execution of criminal fines to foreign perpetrators of fishery crimes in the IEEZ region can be carried out.

Kata Kunci : Pidana Denda, Tindak Pidana Perikanan, Zona Ekonomi Eksklusif