The Implementation of Yogyakarta Mayor Regulation No.5 of 2016 Regarding the Green Open Space Provision Policy Case Study: Green Open Space in Kricak Sub-District

TIVARA PUTRI R, Dr.Phil. Ag Subarsono, M.Si., M.A

2021 | Skripsi | S1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Dengan munculnya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau. ini muncul karena diberlakukannya ruang terbuka hijau sebesar 30% dari total luas kota sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun jumlah Ruang Terbuka Hijau di Yogyakarta masih jauh dari itu. Hal ini membuat pemerintah daerah berusaha mencari cara untuk memenuhi kebijakan tersebut, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun untuk menyediakan ruang terbuka hijau dibutuhkan lahan yang sangat sulit untuk mencari lahan di Yogyakarta, sehingga Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2016 ini muncul sebagai cara pemerintah untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembebasan lahannya dan menjualnya. kepada pemerintah dan nantinya akan dieksekusi menjadi ruang terbuka hijau publik, masyarakat tinggal mengajukan proposal kemudian pemerintah akan memprosesnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam implementasi Ruang Terbuka Hijau ini dan menganalisis faktor-faktor kritis yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memperoleh data. Selanjutnya penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Ada tiga jenis data yang dikumpulkan penulis: wawancara, dokumentasi, dan juga observasi. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Kecamatan Tegal Rejo, Kecamatan Kricak, Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan, dan observasi dilakukan di ruang terbuka hijau yang terletak di Kecamatan Kricak. Penelitian ini menggunakan teori Output Performance Indicators yang dapat menentukan keberhasilan implementasi menurut Purwanto & Sulistyastuti (2012). Indikator yang digunakan untuk menilai pelaksanaan penyediaan RTH ini adalah indikator akses, indikator akuntabilitas, indikator kesesuaian program dengan kebutuhan dan indicator pertumbuhan. Lebih lanjut, penelitian ini juga menggunakan teori George C. Edward (1980) dan Cheema dan Rondinelli (1983 dalam Subarsono, 2005) mengenai variabel yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Variabel yang digunakan untuk menilai pelaksanaan penyediaan RTH ini adalah variabel komunikasi, variabel sumber daya, variabel kondisi lingkungan, dan variabel birokrasi. Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini cukup berhasil, meskipun jumlah RTH masih jauh dari persyaratan 30%, namun sejak kebijakan ini berkembang luas RTH publik. dilaksanakan, meskipun luas RTH yang tersedia saat ini hanya sekitar 23% dari luas lahan. Apalagi hal ini terjadi bukan hanya karena adanya pengaturan dan alokasi dana yang jelas, namun hal ini terjadi karena adanya dukungan dari masyarakat untuk ikut serta dalam proses penyelenggaraan RTH publik di Yogyakarta. Namun masih terdapat ketidaksesuaian antara regulasi dengan apa yang terjadi saat regulasi tersebut diberlakukan, namun masih terjadi perkembangan jumlah RTH dan hal ini terjadi karena adanya kesadaran masyarakat akan urgensi kebutuhan RTH publik. untuk kualitas dan keberlanjutan rumah tangga yang lebih baik.

The emergence of Yogyakarta Mayor Regulation no.5 of 2016 regarding the provision of green open space. This appears due to enforce the 30% green open space of the total area of the city as stated in the Law No. 26 the year 2007 of Indonesia about spatial planning, however the amount of green open space in Yogyakarta still far from it. This made the local government trying to find ways in order to fulfil the policy, and fulfil the community needs. However, to provide a green open space it requires a land where it is very difficult to find a land in Yogyakarta, so this Mayor Regulation No.5 of 2016 appear as government way to asked the community to participate to acquire their land and sell it to the government and later will be executed to be a public green open space, the community just need to submitting a proposal then the government will process to it. Therefore, this study will examine in depth the implementation of this RTH and analyse the critical factors that influence it. This study uses qualitative research methods to obtain data. Furthermore, this research uses descriptive qualitative research type. There are three types of data collected by the author: interview, documentation, and also observation. Interview in this study were conducted with the people Yogyakarta City Environmental Agency, TegalRejo District, Kricak Sub-District, the Sub-District Community Empowerment , and the observation take place in the green open space that located in the Kricak Sub-District . This study uses a theory of output performance indicators that can determine the success of implementation by Purwanto & Sulistyastuti (2012). The indicators used to assess the implementation of this green open space provision are access indicators, accountability indicators, and indicators of program compatibility with needs. Furthermore, this study also uses the theory of George C. Edward (1980) and Cheema and Rondinelli (1983, cited in Subarsono,2005) regarding variables that can be used to measure the success of a policy implementation. The variables used to assess the implementation of this green open space provision are communication variables, resource variables, environmental condition variables, and bureaucracy variables. Moreover, the result of this study shows that the implementation of this policy as quite successful, even though the amount of green open space is still far from the 30% requirement there is a development on the amount of public green open space ever since this policy is implemented, even though the amount of green open space that available now is only around 23% of the land. Moreover, this happened not only because of there is a clear regulation and allocation funds for it, but this happened because there is a support from the community to participating in the implementation process of public green open spaces in Yogyakarta. However, there is still some inconsistency between the regulation and what happened when the regulation is implemented, but still there is a development in the amount of green open space and this happened because of the community awareness regarding the urgency needs of public green open space, for better household quality and sustainability.

Kata Kunci : : Policy Implementation, Green Open Spaces, Mayor Regulation