Laporkan Masalah

PROBLEMATIKA PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN KEBHINEKAAN

MUHAMMAD MUHLIS, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Perkawinan sebagai salah satu lembaga sosial di Indonesia memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) di Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini menjadi payung unifikasi tentang aturan hukum perkawinan di Indonesia. Meskipun sudah berlaku selama 46 tahun sejak diundangkannya UU Perkawinan ini, bukan berarti tanpa ada masalah dalam hal pelaksanaannya. Permasalahan tersebut antara lain adalah tentang perkawinan beda agama. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perkawinan beda agama serta realitas pemahaman masyarakat tentang aturan perkawinan beda agama di Indonesia. Di dalamnya, disajikan dua sudut pandang dalam menganalisis kasus pengaturan perkawinan beda agama, yaitu perspektif Islam dan kebhinekaan. Mengingat Islam merupakan agama yang dianut secara mayoritas oleh bangsa Indonesia dan Pancasila yang berasaskan bhineka merupakan groundnorm (dasar hukum) bangsa Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan studi pustaka (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisisan data, kemudian dijelaskan. Dalam penulisan hukum ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Penelitian ini mengacu pada ketentuan-ketentuan yuridis yang berlaku di Indonesia serta pendapat para ahli mengenai kasus perkawinan beda agama. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perkawinan di Indonesia sampai penelitian hukum ini dilakukan, mengalami turbulen pemahaman dan pelaksanaan aturan. Fenomena tersebut merupakan dampak dari tidak diaturnya ketentuan perkawinan beda agama secara eksplisit di Indonesia. Meski demikian, upaya yuridis terhadap pengaturan perkawinan beda agama telah diupayakan memiliki wayout (jalan keluar) lewat pemahaman Ketentuan Penutup pada Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Di samping itu, MA juga telah mengatur lewat Putusan MA No.1400 K/Pdt/1986 maupun SKMA No. KMA/72/IV/1981. Masyarakat pada umumnya tidak memungkiri bahwa Indonesia yang sarat akan pluralitas SARA, sangatlah memungkinkan terjadinya perkawinan diantara dua orang pemeluk agama (kepercayaan) yang berbeda. Problematika pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia harus dimulai dengan adanya forum bersama untuk memberikan solusi yang proporsional terhadap problem perkawinan beda agama yang dilakukan oleh umat beragama (kepercayaan). Pernyataan ini tentu bukan hanya sikap lapang dada dan diperbolehkan begitu saja terjadi, namun harus dilandasi dengan keadaan kedaruratan (syarat tertentu) dan spirit kemanusiaan. Sedangkan pada wilayah yuridis mewujud dalam ketentuan yang lebih akomodatif.

Marriage as a social institution in Indonesia has the aim of creating a happy and eternal family based on the one and only Godhead. This is in accordance with the mandate of Law No. 1 of 1974 regarding Marriage (Marriage Law) in Indonesia. With the existence of this law, it becomes a protection for the unification about the rules of marriage law in Indonesia. Even though it has been running for 46 years since the proclamation of this Marriage Law, it does not mean there are no problems in its implementation. These problems include interfaith marriages. Therefore, the purpose of this research is to see and analyze interfaith marriage regulations and the realization of how people understand the rules of interfaith marriage in Indonesia. In addition, two perspectives are presented in analyzing cases of interfaith marriage arrangements, those are the perspective of Islam and diversity. Considering Islam is the religion followed by the majority of Indonesian society and Pancasila as groundnorm (basic law) of Indonesia. This research was conducted by combining literature research and field research. The method of this research is descriptive analysis. This research will solve the problems by describing the problem through compiling, composing, and analyzing data. This research is using an empirical normative approach. Where research is based on the appropriate juridical provisions in Indonesia as well as the opinion of experts regarding cases of interfaith marriage. The result of this research shows that marriage regulations in Indonesia until this legal research is conducted, experiences turbulence in understanding and implementing the rules. This phenomenon is the impact of the absence of explicit regulation about interfaith marriage regulations in Indonesia. However, juridical efforts to regulate interfaith marriage have made efforts to have a wayout through understanding the Closing Provisions in Article 66 of Law No. 1 of 1974. In addition, the Supreme Court has also regulated through the Supreme Court Decision No.1400 K / Pdt / 1986 and SK MA No. KMA / 72 / IV / 1981. Society in general does not deny that Indonesia closely related to the plurality of SARA (ethnics, religions, race, between groups), it is very possible for marriage between two people of different religions (beliefs). The problem of regulating interfaith marriage in Indonesia must begin with the existence of a joint forum to provide a proportional solution to the problem of interfaith marriage carried out by religious communities (beliefs).This statement is certainly not only a generous attitude and is allowed to happen just like that, but must be based on a state of emergency and a spirit of humanity. Meanwhile, in the juridical area, it is manifested in more accommodative provisions.

Kata Kunci : Perkawinan, Beda Agama, Islam, Kebhinekaan.

  1. S2-2021-433131-abstract.pdf  
  2. S2-2021-433131-bibliography.pdf  
  3. S2-2021-433131-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2021-433131-title.pdf