Laporkan Masalah

PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PEMERINTAH (DINAS TENAGA KERJA KOTA CIREBON) TERHADAP PEKERJA PADA SEKTOR USAHA RITEL TERKAIT KEBIJAKAN WORK FROM HOME DALAM SITUASI PANDEMI GLOBAL COVID-19

YOGI PRAYOGO, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis kebijakan dan perlindungan hukum yang diambil oleh pemerintah (Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon) dan pengusaha pada situasi pandemi global COVID-19 terkait kebijakan Work From Home bagi pekerja pada sektor usaha ritel di Kota Cirebon. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif empiris yang menggunakan data primer dan skunder. Data primer diperoleh dengan metode wawancara terhadap Kepala Seksi Pencegahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, dan 10 orang responden yang berasal dari beberapa perusahaan ritel berbeda di Kota Cirebon. Adapun data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang telah diperoleh dianalisa dengan metode analisis kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan yang diberikan oleh pemerintah (Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon) secara normatif belum memberikan perlindungan terhadap pekerja, penggunaan Surat Edaran sebagai dasar hukum dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja pada kondisi pandemi COVID-19 dirasa kurang tepat karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dari sisi pengusaha perlindungan hukum terhadap pekerja belum sepenuhnya diterapkan, masih terdapat hak-hak pekerja yang seharusnya dilindungi peraturan perundang-undangan namun belum diberikan oleh pengusaha ritel di Kota Cirebon, terlebih pada minimnya pelibatan pekerja dalam pengambilan suatu kebijakan yang menyebabkan masih banyak pekerja yang merasa kurang puas terhadap kebijakan dan perlindungan hukum yang diberikan oleh pengusaha.

This study aims to identify and analyze policies and legal protection taken by the Government (The Department Of Manpower Cirebon City) and employers in the global COVID-19 pandemic situation related to the Work From Home policy for workers in the retail business sector in Cirebon City. This research is empirical normative legal research using primary and secondary data. Primary data were obtained by interviewing the Head of the Industrial Relations Dispute Prevention Section of The Department Of Manpower Cirebon City, and 10 respondents from several different retail companies in Cirebon City. The secondary data consists of primary, secondary and tertiary legal materials. The data that has been obtained were analyzed using qualitative analysis methods and described descriptively. The results show that the policies provided by the Government (The Department Of Manpower Cirebon City) have not provided protection normatively for workers, the use of Circular Letters as a legal basis in providing protection for workers in the COVID-19 pandemic conditions is deemed inappropriate because it does not have legal force binding. From the side of Employers, legal protection for workers has not been fully implemented, there are still workers' rights that should be protected by laws and regulations but have not been provided by retail entrepreneurs in Cirebon City, especially in less involvement of workers in making a policy which causes many workers to feel that less satisfied with the policies and legal protection provided by the entrepreneur.

Kata Kunci : perlindungan hukum, keselamatan dan kesehatan kerja, pekerja, ritel

  1. S2-2021-433141-abstracts.pdf  
  2. S2-2021-433141-bibliography.pdf  
  3. S2-2021-433141-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2021-433141-title.pdf