PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL RAWA AOPAWATUMOHAI TERKAIT KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT MORONENE HUKAEA LAEA DAN KELESTARIAN SUMBER DAYA HUTAN

SAHRINA SAFIUDDIN, Dr. Djoko Sukisno, S.H., CN; Dr. Sulastriyono, SH., M.Si

2021 | Disertasi | DOKTOR ILMU HUKUM

Pengelolaan Taman Nasional saat ini merupakan otoritas Negara, sementara itu secara faktual terdapat masyarakat hukum adat (MHA) dalam hal ini MHA Moronene Hukaea Laea yang hidup dan berdiam dalam kawasan TNRAW. Ketika hukum Negara dan hukum adat bertemu pada interaksinya terhadap sumber daya hutan terjadilah hubungan yang saling mempengaruhi dan berpotensi untuk bekerja sama karena kelestarian kekayaan sumber daya alam dan keaneragaman hayati berhubungan erat dengan kelangsungan budaya lokal MHA Moronene Hukaea Laea. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keberadaan MHA Moronene Hukaea Laea dalam pengelolaan kawasan konservasi Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW), juga menganalisis dampak pengelolaan kawasan konservasi TNRAW terhadap keberadaan MHA Morornene Hukaea Laea dan kelestarian sumber daya hutan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menunjukan arah baru pengelolaan kawasan konservasi taman nasional ke depan yang lebih akomodatif bagi MHA. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dilaksanakan di TNRAW di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan penelitian lapangan. Data dianalisis secara kualitatif dengan memadukan data primer dan data sekunder. Permasalahan penelitian dijawab dengan menggunakan perspektif pluralisme hukum dan sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengelolaan kawasan konservasi TNRAW belum menempatkan MHA Moronene Hukaea Laea sebagai mitra atau subjek dalam pengelolaan kawasan konservasi. Balai TNRAW (BTNRAW) menjalankan kebijakan pengelolaan kawasan berdasarkan ketentuan UU. No. 5 Tahun 1990 tentang KSDHE yang dalam pengaturannya belum memuat substansi MHA dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang dalam pengaturannya membedakan pengakuan subjek dan pengakuan objek hukumnya. Dalam pelaksanaan kedua UU tersebut dilengkapi dengan beberapa peraturan pelaksana namun belum juga mampu menyelesaikan persoalan yang timbul. Kebijakan ini bersifat sentralistik yang sifatnya top down, memisahkan kegiatan pengelolaan kawasan koservasi TNRAW dengan MHA. (2) Dampaknya, pengelolaan kawasan konservasi TNRAW melemahkan keberadaan MHA Moronene Hukaea Laea dan terhadap kelestarian sumber daya hutan belum berjalan optimal sebagaimana mandat pembentukan TNRAW yang tertuang dalam laporan indikator kinerja. (3) Pengelolaan kawasan konservasi taman nasional ke depannya diarahkan pada pengelolaan kawasan konservasi yang lebih akomodatif bagi masyarakat hukum adat. Akomodasi ini dilaksanakan dengan menempatkan MHA sebagai mitra/subjek dalam pengelolaan kawasan konservasi dengan memberikan ruang bagi pengetahuan tradisional (kearifan lokal) selain pengetahuan modern untuk melestarikan sumber daya hutan berdasarkan atas penghormatan hak.

The management of the National Park is now on the authority of the State, meanwhile factually in this case there is adat law community (MHA) Moronene Hukaea Laea who lives and resides in the Rawa Aopa Watumohai National Park (TNRAW) area. When State law and customary law meet in their interactions with forest resources, there is a reciprocal influence and the potentially work together because the preservation of natural resources and biodiversity is closely related to the sustainability of local culture of the adat law community of Moronene Hukaea Laea. The objectives of this research are to determine how the existence of MHA Moronene Hukaea Laea in the management of the Rawa Aopa Watumohai National Park (TNRAW) conservation area, as well as to analyze the impact of TNRAW conservation area management against the existence of the adat law community of Morornene Hukaea Laea and the preservation of forest resources. The research also aims to show a new direction for the future management of the national park conservation area is more accomodating for the adat law community. The research was conducted at TNRAW in Bombana Regency, Southeast Sulawesi Province by collecting data through literature study and field observation. Data was analyzed qualitatively by combining the primary data and secondary data to answer the research problems. The result of this research indicated that: (1) The management of the TNRAW conservation area has not placed the adat law community of Moronene Hukaea Laea as a partner or subject in area management. The Balai TNRAW (BTNRAW) carries out an area management policy based on the law Number 5 of 1990 concerning KSDHE which in its provision does not contain the substance of the MHA and Law number 41 of 1999 concerning forestry which in the regulation differentiates the recognition of the subject and the recognition of its legal object. In the implementation of these two laws, it is equipped with several procedural regulations but has not been able to solve the problems that arise. This policy is centralized and top-down in nature, separating the management of the TNRAW conservation area from the MHA. (2) As a result, the management of the TNRAW conservation area weakens the existence of the adat law community of Moronene Hukaea Laea and the preservation of forest resources has not run optimally as the mandate of the formation of TNRAW which is stated in the performance indicator report. (3) The future management of a national park conservation area is directed at managing conservation areas that are more accommodating for MHA. This accommodation is implemented by placing the MHA as a partner/subject in the area management by providing space for traditional knowledge in addition to modern knowledge to conserve forest resources based on respect for their rights.

Kata Kunci : sumberdaya hutan, taman nasional, masyarakat hukum adat