Laporkan Masalah

ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN YUDISIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

RADEN MUHAMAD DENNY, DR. Ninik Darmini, S.H., M.H.

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mengkaji terkait eksekusi jaminan fidusia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta mengetahui dan mengkaji dampak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 khususnya terkait dengan eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi dengan alat berupa studi dokumen. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama upaya hukum yang dapat dilakukan pemberi Fidusia dan penerima fidusia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam hal debitur wanprestasi dan tidak bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia kepada penerima fidusia secara sukarela maka upaya hukum penerima fidusia atau kreditur yaitu mengajukan eksekusi jaminan fidusia terhadap pemberi fidusia atau debitur ke Pengadilan. Kedua Dampak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 perlu disesuaikan khususnya terkait dengan eksekusi jaminan fidusia dimana apabila debitur wanprestasi dan tidak bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia kepada penerima fidusia secara sukarela maka upaya hukum penerima fidusia atau kreditur yaitu mengajukan eksekusi jaminan fidusia terhadap pemberi fidusia atau debitur ke Pengadilan

This research was conducted with the aim to know and review related to the execution of fiduciary guarantees after the Decision of the Constitutional Court No. 18/PUU-XVII/2019 and to know and review the impact of Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 35/POJK.05/20 18 Concerning The Implementation of Financing Company Business and Regulation of the Chief of Police (Perkap) Number 8 Year 2011 concerning The Security of Fiduciary Guarantee Execution after the Decision of the Constitutional Court No. 18/PUU-XVII/2019 especially related to the execution of fiduciary guarantees. This research is a normative juridical research that is descriptive. Normative research is carried out by examining legal materials consisting of primary and secondary legal materials. This research was carried out by documentation techniques with tools in the form of document studies. The data of the research results are analyzed qualitatively and the results are presented descriptively. The results showed that the first legal efforts that can be made by Fiduciary givers and fiduciary recipients after the Decision of the Constitutional Court No. 18/PUU-XVII/2019 in the event that the debtor defaults and is not willing to submit the fiduciary guarantee object to the fiduciary recipient voluntarily then the legal efforts of the fiduciary recipient or creditor is to submit the execution of fiduciary guarantees against the fiduciary or debtor to the Court. Second Impact of Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 35/POJK.05/2018 concerning The Implementation of Financing Company Business and Regulation of the Head of Police (Perkap) Number 8 Year 2011 concerning The Security of Fiduciary Guarantee Execution after the Decision of the Constitutional Court No. 18/PUU-XVII/2019 needs to be adjusted especially in relation to the execution of fiduciary guarantees where if the debtor defaults and is not willing to submit the fiduciary guarantee object to the fiduciary recipient voluntarily then the fiduciary or creditor's legal efforts are to submit the execution of fiduciary guarantees against the fiduciary or debtor to the Court. Keywords: Execution of Fiduciary Guarantee, Decision of the Constitutional Court No. 18/PUU-XVII/2019, Regulation of the Financial Services Authority (POJK) Number 35/POJK.05/2018 concerning The Implementation of Financing Company Business, Regulation of the Head of Police (Perkap) Number 8 Year 2011 concerning The Security of Fiduciary Guarantee Execution

Kata Kunci : Eksekusi Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 8 Tahun 2011 Tenta

  1. S2-2021-437248-abstract.pdf  
  2. S2-2021-437248-bibliography.pdf  
  3. S2-2021-437248-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2021-437248-title.pdf