WTO's Enabling Clause Policy and China's Strategy towards ASEAN-China Free Trade Agreement

DESTIAN ARLANDA, Dr. Poppy Sulistyaning Winanti, S.IP., M.PP.

2021 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Konsep kebijakan Enabling Clause telah lama ditetapkan di dalam WTO dengan banyak negara telah memanfaatkan kebijakan tersebut untuk perjanjian perdagangan dalam perdagangan internasional yang sejalan dengan tujuan utama untuk menciptakan arus perdagangan yang lancar antar anggota WTO. Dalam hal ini, negara yang diizinkan untuk dimasukkan dalam perjanjian berbasis Enabling Clause hanya negara berkembang. Dengan Tiongkok terdaftar sebagai negara berkembang di dalam WTO, penelitian ini fokus pada keterlibatan China dalam ACFTA (Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Tiongkok) sebagai perjanjian berbasis Enabling Clause. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana China dapat memanfaatkan Enabling Clause untuk memberikan kesepakatan yang menguntungkan dalam ACFTA. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data dari Bank Dunia, data perdagangan Thailand, data perdagangan Tiongkok, dan artikel online untuk menjelaskan neraca perdagangan antara Cina dan ASEAN yang terkait dengan ACFTA dan statusnya sebagai perjanjian berbasis Enabling Clause. Dari analisis tersebut dapat dipahami bahwa karakter Enabling Clause cukup menguntungkan bagi negara berkembang dalam membuat kesepakatan dengan banyak keuntungan yang tidak tersedia bagi negara maju. Karakter unik inilah yang dapat mendukung strategi ekonomi tertentu bagi para pihak yang terikat kontrak termasuk Tiongkok. Strategi tersebut terutama menitikberatkan pada soal perumusan skema tarif, proses birokrasi di tingkat internasional, dan fleksibilitas kesepakatan.

The concept of Enabling Clause policy has long been established within the WTO with many countries has utilized the policy for trade agreement on the international trade arena that is align with the main purpose of establishing a smooth trade flow between the WTO members. In this case, the countries that are allowed to be included in the Enabling Clause based agreement are only the developing countries. With China administered as a developing country within the WTO, this research focus on the involvement of China in the ACFTA (ASEAN-China Free Trade Agreement) as an Enabling Clause based agreement. The main question on this research is how China could utilize Enabling Clause to provide a favorable agreement within the ACFTA. In this research, the author used the data from World Bank, Thailand's custom, China's custom, and online articles to elucidate the trade balance between China and ASEAN that is related to the ACFTA and its status as an enabling clause based agreement. From the analysis it could be understood that the character of an Enabling Clause based agreement is quite generous for the developing countries in establishing an agreement with much advantage that is not available for the developed countries. This unique characters, would then be able support certain economic strategies for the contracting parties including China. The strategies mainly focus on the matter of tariff scheme formulation, bureaucratic process in the international level, and agreement flexibility.

Kata Kunci : ACFTA, ASEAN, China, Enabling Clause, WTO