To File or Not to File?: A Rational Choice Institutionalist Approach in Explaining Japan's WTO Complaints Submission

MUHAMMAD FIKRY G, Dr. Poppy Sulistyaning Winanti, S.IP., M.PP.

2021 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis alasan politik dalam negeri yang mendasari keputusan Jepang dalam memulai sengketa WTO-nya. Sejak masuk ke dalam organisasi pada tahun 1995, Jepang telah menunjukkan pengendalian diri yang relatif dalam penggunaan langsung Mekanisme Penyelesaian Sengketa WTO, atau DSM. Jumlah kasus di mana Jepang menjadi pengadu dalam badan penyelesaian sengketa WTO hanya berjumlah 27 saja. Angka ini sangat berbeda dibandingkan dengan ekonomi perdagangan lain sekaliber Jepang. Uni Eropa, misalnya, telah mengajukan 104 pengaduan ke badan penyelesaian sengketa sementara Amerika Serikat memiliki 124 kasus sebagai pengadu. Perlu dicatat, Jepang berhasil mempertahankan posisinya dalam lima besar eksportir terbesar di dunia. Selain itu, meski sempat mengalami masa stagnasi yang berkepanjangan, banyak yang masih menempatkan Jepang sebagai negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia. Mengajukan pengaduan ke WTO jika ada negara anggota lain yang melanggar kewajibannya kepada organisasi mungkin merupakan tindakan yang paling rasional. Terutama ketika pengenaan penghalang perdagangan produk Jepang akan mengorbankan ekonomi, produsen, dan, sampai taraf tertentu, kebanggaan nasional. Tesis ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa hal ini tidak terjadi dengan merujuk pada institusi yang ada dalam pengaturan politik Jepang dan proses pengajuan pengaduan WTO.

This thesis aims to analyze the domestic political rationale that underlies Japan's decision in initiating its WTO disputes. Since its entry into the organization in 1995, Japan has shown relative restraint in its direct use of WTO's Dispute Settlement Mechanisms, or DSM. The amount of cases in which Japan has become a complainant in the WTO dispute settlement body only totaled to a mere 27. This figure is starkly different in comparison with other trading economies of Japan's caliber. The European Union, for example, had filed 104 complaints to the dispute settlement body whilst the United States had 124 cases as complainant. It is important to note that, Japan managed to maintain its position within the top five biggest exporters in the world. In addition, even though it has experienced a sustained period of stagnation, many still rank Japan as the third biggest economy in the world. Filing a complaint to the WTO in the event of another member State violating its obligations to the organization may seem to be the most rational action. Especially when the imposition of trade barrier of Japanese products would be at the expense of its economy, producers, and, to some extent, national pride. This thesis aims to explain why this might not be the case by referring to the institutions exist within Japan's political setting and WTO complaints submission process.

Kata Kunci : Japan, WTO, Complaints, Rational Choice Institutionalism