Staatsnoodrecht Pada Masa Pandemi Dalam Perspektif Negara Hukum

NYOMAN ADI ARYA P D, Joko Setiono, S.H., M.hum.

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

Staatsnoodrechts sebagai bagian dari instrumen hukum yang digunakan untuk merespon keaadan darurat. Konsep ini secara eksplisit melalui Undang-Undang No. 23 PRP Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang membagi keadaan darurat menjadi darurat perang, darurat sipil dan darurat perang, serta Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang masing-masing terdapat pengaturan mengenai ¬keadaan darurat bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat. Merespon adanya pandemic COVID-19 pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 terkait penetapan keadaan darurat bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat. Penetapan keadaan darurat cenderung mengarah pada penyimpangan kaidah negara hukum, dimana kekuasaan bertumpu pada pemerintah sebagai kekuasaan eksekutif, dimana sesuai dengan adagium power tend to corrupt, absolute power tend to absolute corrupt. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dimana data-data yang disampaikan dalam penelitian ini dipenuhi dengan menganalisis data primer baik melalui peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, serta ditambah dengan data sekunder baik berupa jurnal, buku atau dokumen-dokumen untuk memperkuat mendukung jalannya penelitian ini. Hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa. Pertama pengaturan mengenai keadaan darurat sangat dipengaruhi oleh Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Pasal 12 UUD NRI 1945 secara limitative hanya mengatur perihal keadaan darurat dalam Undang-Undang No. 23 PRP Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Keadaan darurat lain tidak mengacu pada ketentuan pasal a quo. Ketentuan ini berimplikasi pada jangka waktu, kewenangan pemerintah, maupun bentuk pengawasan dari lembaga legislatif dan yudikatif yang tidak diatur secara komprehensif, serta menyimpang dari asas self defense dari pengaturan keadaan darurat. Kedua dalam melakukan penanggulangan pandemi COVID-19 terdapat tiga aspek penting yang harus dipenuhi, 1) tindakan awal, 2) paket kebijakan ekonomi melalui PERPPU No. 1 Tahun 2020, 3) community based control. Ketiga aspek ini banyak disimpangi oleh pemerintah yang secara langsung, menyimpangi kaidah negara hukum modern atau sering disebut welfare state.

Staatsnoodrechts as part of a legal instrument to respond emergencies situation. This concept is explicitly through the Law no. 23 PRP of 1959 concerning State of Danger which divides a state of emergency into martial law, civil emergency and a state of war, as well as Law No. 24 of 2007 concerning Disaster Management and Law No. 6 of 2018 concerning Health Quarantine, each of which contains regulations regarding disaster emergencies and public health emergencies. In response to the COVID-19 pandemic, the government issued Presidential Decree No. 11 of 2020 and Presidential Decree No. 12 of 2020 regarding the determination of disaster emergencies and public health emergencies. Determination of a state of emergency tends to lead to a deviation from the rule of law, where power rests on the government as executive power, where according to the adage power tend to corrupt, absolute power tends to absolute corrupt. This research is a normative research, where the data presented in this research is fulfilled by analyzing primary data both through laws and regulations and policies issued by the government, and supplemented by secondary data in the form of journals, books or documents to support this research. The results of the research found that. First, regulations regarding emergencies are strongly influenced by the Constitution that was in effect in Indonesia. Article 12 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia limitedly only regulates matters of emergency in the Law No. 23 PRP of 1959 concerning the State of Danger. The other of emergency rule does not refer to the provisions of article a quo. This provision has implications for the timeframe, government authority, as well as the form of oversight by legislative and judiciary bodies that are not regulated comprehensively, and deviate from the principles of self-defense in emergency situation. Second, in dealing with the COVID-19 pandemic, there are three important aspects that must be fulfilled, 1) early measures, 2) economic policy package through PERPPU No. 1 of 2020, 3) community based control. Many of these three aspects are distorted by the Indonesian Government, which directly deviates from the rules of a modern legal state or often called the welfare state.

Kata Kunci : Staatsnoodrechts, COVID-19, Negara Hukum, Pandemi