Penerbitan Obligasi Daerah Provinsi DKI Jakarta Untuk Pembangunan Infrastruktur Melalui Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

EVA HESTIAN, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Ak., CA.

2020 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN (KAMPUS JAKARTA)

Dalam rangka percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan Provinsi DKI Jakarta berfokus pada pemantapan kapasitas dan kualitas pelayanan publik dengan menyediakan sarana dan prasarana serta pembangunan infrastruktur yang memadai. Selama ini pembangunan infrastruktur dilaksanakan oleh SKPD Provinsi DKI Jakarta dengan alokasi anggaran belanja modal dan penugasan kepada BUMD dengan dukungan pendanaan bersumber dari APBD melalui penyertaan modal daerah. Fenomena tingginya kebutuhan pelayanan publik untuk penyediaan dan akselerasi pembangunan infrastruktur daerah terkendala dengan keterbatasan pendanaan yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta. Terjadinya gap antara perencanaan pembangunan infrastruktur dan ketersediaan dana, membuat Provinsi DKI Jakarta perlu mencari alternatif sumber pendanaan lain yaitu pinjaman daerah melalui penerbitan obligasi daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kemampuan keuangan Provinsi DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah untuk pembangunan infrastruktur. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mendukung ataupun peluang, tantangan dan kendala yang dapat dihadapi terkait kesiapan Provinsi DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah untuk pembangunan infrastruktur melalui penyertaan modal daerah kepada BUMD. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan teknik analisis tematik (thematic analysis). Metode analisis data yang digunakan terdiri dari metode analisis data kualitatif dengan wawancara semi terstruktur kepada informan yang berasal dari internal maupun eksternal Provinsi DKI Jakarta, dengan teknik pengambilan informan/narasumber purposive sampling. Sedangkan metode analisis data kuantitatif untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai PP No. 56 tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan kemampuan keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta sudah cukup siap dan layak untuk menerbitkan obligasi daerah. Penerbitan obligasi daerah dapat digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur yang dapat memberikan tambahan pendapatan maupun dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Terdapat faktor-faktor internal yang dapat mendukung kesiapan Provinsi DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah untuk pembangunan infrastruktur antara lain komitmen Gubernur/ Kepala Daerah, motivasi, kewenangan penuh, pemilihan dan persiapan proyek/ kegiatan, kapasitas SDM, kemampuan keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, koordinasi dan komunikasi internal Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung kesiapan Provinsi DKI Jakarta antara lain dukungan dari Pemerintah Pusat, persetujuan prinsip DPRD, peraturan, peluang pasar yang besar serta koordinasi dan komunikasi eksternal Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, juga terdapat peluang, tantangan dan kendala yang dapat dihadapi oleh Provinsi DKI Jakarta. Peluang Provinsi DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah sangat besar dan potensial. Tantangan meliputi penempatan SDM pada unit pengelola obligasi daerah/DMU), belum terdapat benchmark penerbitan obligasi daerah di Indonesia, edukasi dan literasi obligasi daerah. Sedangkan kendala meliputi penyempurnaan peraturan, kondisi politik dan keadaan kahar/ darurat (force majeur).

In order to accelerate the implementation of national development priorities, the policy direction of DKI Jakarta Province focuses on public service capacity and quality reinforcement by providing sufficient facilities and infrastructure improvement. So far, infrastructure development has been conducted by SKPD of DKI Jakarta Province with capital expenditure budget allocation and obligation to BUMD with funding support that is provided from the APBD through regional capital inclusion. In fact, the high necessity of public services for regional infrastructure development provision and acceleration, it is constrained by the funding limitations of DKI Jakarta Province. The gap between infrastructure development planning and fund availability has made DKI Jakarta Province needs to find alternative source of funding, namely regional loans through the municipal bonds issuance. Furthermore, this study also intends to describe internal and external factors that can support or opportunities, challenges and obstacles that can be faced regarding the readiness of DKI Jakarta Province to establish municipal bonds for infrastructure development through regional capital inclusion in BUMD. This research type is qualitative research with case study approachment using thematic analysis techniques. The used data analysis method involves qualitative data analysis by semi-structured interviews to informant from internal and external DKI Jakarta Province that is employing purposive sampling technique. In the other hand, quantitative data analysis method is used to analyze the regional financial capability of DKI Jakarta Province according to Government Regulation (PP) No. 56 of 2018 concerning Regional Loans. Based on the regional financial capability, the research result shows that DKI Jakarta Province is quite ready and feasible to establish regional bonds. The issuance of municipal bonds can be used to defray infrastructure development that can provide additional income as well as social and economic impacts for the community. Internal factors support the readiness of DKI Jakarta Province for regional legislation to issue regional bonds for infrastructure development, including the commitment of the Governor/Regional Head, motivation, full authority, selection and preparation of projects/activities, human resource capacity, regional financial capability and regional financial management, coordination and DKI Jakarta Province internal communication. Meanwhile, external factors support the readiness of DKI Jakarta Province include the central government support, approval in principle for the DPRD, regulations, large market opportunities and coordination, and external communication of DKI Jakarta Province. DKI Jakarta Province has substantial and potential opportunity to issue municipal bonds. Moreover, DKI Jakarta Province faces challenges including the placement of human resources in the Debt Management Unit (DMU), no benchmark for establishing municipal bonds in Indonesia, and also education and municipal bonds literacy. While the obstacles include completion of regulations, political conditions and force majeure.

Kata Kunci : obligasi daerah, alternatif pendanaan, penyertaan modal daerah, penugasan, BUMD, pembangunan infrastruktur, Provinsi DKI Jakarta, analisis tematik.