Aspek Deontologi dalam Penerapan P-Care pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Yogyakarta

ZAHWA ARSY AZZAHRA, Prof. Dra. R. A. Yayi Suryo Prabandari, M.Si., Ph.D.

2020 | Tesis | MAGISTER BIOETIKA

Sustainable Development Goals (SDGs) 2015 membuka fokus baru pada universal health coverage (UHC). Di Indonesia, konsep UHC sudah dicanangkan sejak tahun 2000 yang kemudian diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 9 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional. Dalam menerapkan JKN, BPJS Kesehatan menggunakan sistem informasi berbasis cloud untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), yaitu Primary Care (P-Care) yang memuat informasi medis lebih dari 222 juta jiwa. Menurut Health Insurance Portability and Accountability (HIPAA) data di dalam P-Care termasuk protected health information (PHI) yang dapat menimbulkan potensi pelanggaran etik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isu etik dari aspek Deontologi terkait dengan penerapan P-Care pada FKTP di Kota Yogyakarta dengan metode mix method sequential exploratory. dipilih sudut pandang Deontologi karena prinsip Deontologi adalah nilai instrinsik personal tidak bisa dipisahkan dari isu etik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat isu etik pada penerapan P-Care pada FKTP di Kota Yogyakarta, yaitu privasi dan kerahasiaan, keamanan, dan informed consent dengan isu pentingnya adalah keterlibatan pihak ketiga dalam input data P-Care, P-Care yang bisa diakses di manapun, validasi personal yang kurang, juga diagnosis tercetak yang dapat terbaca oleh siapapun. Dengan faktor yang paling kuat memengaruhi adalah nilai intrinsik masing-masing agen terhadap pemahaman isu-isu etik tersebut.

2015 Sustainable Development Goals (SDGs) opened a new focus on universal health coverage (UHC). In Indonesia, the UHC concept has been proclaimed since 2000 which is then organized by the Social Security Administration (BPJS) in accordance with Law of the Republic of Indonesia number 24 of 2011 Article 9 concerning the National Security Administering Body. In implementing JKN, BPJS Kesehatan uses a cloud-based information system for the first level health facility (FKTP), namely Primary Care (P-Care) which contains medical information for more than 222 million people. According to the Health Insurance Portability and Accountability (HIPAA) data in P-Care includes protected health information (PHI) which can lead to potential ethical violations. This study aims to determine ethical issues from the Deontology aspect related to the application of P-Care in FKTPs in Yogyakarta City using the sequential exploratory mix method method. Deontology point of view was chosen because the principle of Deontology, namely personal intrinsic value cannot be separated from ethical issues. The results showed that there are ethical issues in the application of P-Care in FKTPs in Yogyakarta City, namely privacy and confidentiality, security, and informed consent with the important issue being the involvement of third parties in P-Care data input, P-Care which can be accessed anywhere, lack of personal validation, as well as a printed diagnosis that anyone can read. With the most powerful influencing factor is the intrinsic value of each agent in understanding these ethical issues.

Kata Kunci : Etik, Deontologi, Primary Care, FKTP, BPJS, Yogyakarta